Bahar Buasan Raih Gelar Doktor STIK-PTIK, Angkat Kolaborasi UMKM dan Keamanan Daerah
Dalam sidang yang dipimpin oleh Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto., S.I.K., M.Si. selaku Ketua Penguji tersebut, Bahar berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Kolaborasi Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Penguatan Keamanan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Disertasi tersebut dibimbing oleh Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si. selaku Promotor.
Pada sidang ini turut hadir Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Hadir pula Wakil ketua MPR RI Abcandra M. Akbar, Anggota DPD RI, serta Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal.
Penelitian Bahar berangkat dari realitas paradoksal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat, angka kriminalitas di daerah tersebut belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari melemahnya sektor pertambangan timah yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik, Bahar melahirkan sebuah konsep Model Pemberdayaan Berdaya Berbasis Masyarakat (BBM). Model ini menempatkan Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat sebagai satu ekosistem kolaboratif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
“Keamanan daerah tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan aparat penegak hukum semata. Ketika ekonomi masyarakat melemah, ruang kerawanan sosial akan terbuka. Karena itu, pemberdayaan UMKM harus menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas dan ketahanan daerah,” ujar Bahar usai sidang terbuka.
Ia menegaskan bahwa pendekatan keamanan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan baru di tengah tantangan sosial dan ekonomi daerah yang semakin kompleks.
“Pendekatan preventif harus diperkuat. Negara perlu hadir bukan hanya saat terjadi gangguan keamanan, tetapi sejak awal melalui penguatan ekonomi masyarakat. Di situlah pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat,” lanjutnya.
Keberhasilan Bahar meraih gelar doktor ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik sekaligus pengabdiannya sebagai salah satu pimpinan alat kelengkapan Komite I DPD RI. Capaian tersebut juga memperkuat gagasan bahwa keamanan daerah dapat dibangun melalui pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berbasis kesejahteraan masyarakat.
“Disertasi ini diharapkan tidak berhenti pada ruang akademik semata, tetapi dapat menjadi model kebijakan yang aplikatif bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam membangun keamanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat,” tutup Bahar.
@Iyus