BGN Perkuat Standar Keamanan Pangan dan Perlindungan Tenaga Kerja Program MBG di Papua
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menyampaikan bahwa penguatan sistem pengelolaan menjadi prioritas untuk memastikan kualitas layanan program tetap terjaga. Selain itu, pihaknya juga mendorong seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam program MBG memperoleh perlindungan kerja yang memadai.
“BGN terus berupaya meningkatkan standar keamanan pangan sekaligus memastikan setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan yang layak,” ujar Ranto.
Dalam forum tersebut, BGN juga meminta seluruh mitra pelaksana untuk segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi relawan dan tenaga kerja di SPPG.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, hingga yayasan mitra dan pengelola SPPG. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh layanan MBG berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan dan keselamatan kerja.
Kepala KPPG Jayapura, Jimmy, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kualitas layanan program. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81 SPPG telah beroperasi di Papua, dengan 79 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pengelola dapur MBG dalam menyediakan layanan yang sehat dan higienis bagi masyarakat,” kata Jimmy.
Ia menambahkan, pihaknya berharap seluruh SPPG yang masih dalam proses sertifikasi dapat segera melengkapi persyaratan agar kualitas layanan semakin optimal.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dalam pemenuhan standar kesehatan lingkungan di setiap SPPG. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal pembangunan hingga operasional dapur.
“Kami memastikan setiap aspek, mulai dari lokasi, bangunan, hingga kesiapan pengelola, memenuhi standar kesehatan. Sertifikat SLHS menjadi elemen penting dalam menjamin keamanan pangan,” ujar Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga, Ferry Maitindom.
Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian serius. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dari 81 SPPG yang beroperasi, baru 37 yang telah terdaftar. BGN pun mendorong percepatan pendaftaran agar seluruh relawan mendapatkan perlindungan kerja yang optimal.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Pemerintah Provinsi Papua turut menyerahkan secara simbolis Kantor KPPG Jayapura. Keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah tersebut.
“Kehadiran kantor ini akan sangat mendukung pelaksanaan tugas kami dalam meningkatkan pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak di Papua,” tutur Jimmy.
Robertus