Irman Gusman Tekankan Green Economy dan Democracy Harus Jadi Arah Baru Pembangunan Daerah
Hal tersebut disampaikan anggota Komite I DPD RI itu dalam agenda Road to Indonesia Regional Impact Awards (IRIA) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (7/5).
Menurut mantan Ketua DPD RI dua periode itu, paradigma pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), melainkan harus bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kualitas sumber daya manusia.
“Daerah tidak bisa terus bergantung pada ekonomi ekstraktif berbasis SDA. Dunia sekarang bergerak menuju ekonomi hijau, inovasi, dan penguatan kualitas SDM,” ujarnya.
Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu menjelaskan bahwa green economy bukan semata isu lingkungan, tetapi strategi pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi hijau dunia melalui energi baru terbarukan, ekonomi maritim, keanekaragaman hayati, hingga industri berbasis keberlanjutan.
Lebih lanjut, Irman juga mendukung gagasan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang selama ini mendorong penguatan transisi energi hijau dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah.
“Green economy bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” katanya.
Selain itu, Irman turut menyoroti pentingnya membangun green democracy atau demokrasi hijau yang lebih egaliter, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Menurutnya, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan budaya feodal dan ketimpangan pembangunan antardaerah yang perlu dibenahi.
“Prinsip demokrasi sejatinya adalah kesetaraan dan keadilan sosial. Green democracy menempatkan keberlanjutan, keseimbangan, dan kepentingan bersama sebagai orientasi pembangunan,” ujarnya.
Irman menilai masyarakat global saat ini mulai disatukan oleh realitas bersama seperti perubahan iklim, ancaman pangan, energi, dan persoalan lingkungan hidup.
Karena itu, pembangunan daerah harus diarahkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di era ekonomi hijau dan digital.
“Kita harus menyiapkan generasi yang melek teknologi, melek AI, dan memiliki perspektif keberlanjutan. Karena keberlanjutan ekonomi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas SDM,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Irman menegaskan bahwa DPD RI memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan agenda pembangunan hijau dapat diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui kolaborasi DPD RI dan MarkPlus dalam IRIA 2026, Irman berharap lahir ekosistem pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip 5P, yakni Planet, People, Prosperity, Peace, dan Partnership.
“Ke depan, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga harus menghadirkan dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.
@Iyus