KADIN Soroti Kebijakan yang Dinilai Membatasi Dunia Usaha, Dorong Pemerintah Perkuat Peran Swasta
Firman menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai satu-satunya instrumen untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai, sektor swasta selama ini menjadi motor utama penggerak ekonomi melalui investasi, inovasi, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi pajak.
“Pembangunan nasional membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha. Jika ruang gerak sektor swasta semakin terbatas akibat regulasi yang tidak mendukung, maka upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi akan menghadapi tantangan yang lebih besar,” kata Firman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan, kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan karena sebagian besar anggaran negara telah dialokasikan untuk kebutuhan strategis seperti pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, serta pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya dukungan yang lebih kuat terhadap investasi dan ekspansi usaha swasta.
Firman menilai pengalaman berbagai negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lahir dari ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan memberikan kepastian bagi pelaku bisnis. Karena itu, pemerintah didorong untuk mengambil peran sebagai fasilitator yang menciptakan iklim investasi kondusif.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya ditopang oleh belanja negara, tetapi juga oleh sektor swasta yang berkembang secara sehat. Kepastian hukum, regulasi yang sederhana, dan dukungan terhadap investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Firman menekankan bahwa dunia usaha saat ini membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan mendorong ekspansi usaha. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi mengurangi daya saing investasi dan aktivitas bisnis di dalam negeri.
Menurutnya, pertumbuhan sektor swasta akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari peningkatan penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Firman juga menyoroti fenomena penutupan sejumlah gerai ritel modern di berbagai daerah. Ia menilai kondisi tersebut perlu dicermati karena sektor ritel memiliki peran strategis dalam mendukung investasi, menyerap tenaga kerja, dan menjadi mitra bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ketika sektor usaha menghadapi tekanan hingga harus mengurangi operasional atau menutup gerai, dampaknya akan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk pekerja, pemasok lokal, dan pelaku UMKM yang terhubung dalam rantai pasok,” katanya.
Firman mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta agenda hilirisasi industri membutuhkan dukungan kuat dari sektor swasta. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat memperkuat sinergi dengan dunia usaha guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tanpa dukungan yang memadai terhadap dunia usaha, berbagai target pembangunan nasional akan lebih sulit diwujudkan,” tutupnya.
Ali Amran