Kemendagri Dorong Otsus Papua Fokus pada Kesejahteraan Orang Asli Papua
Penegasan tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan saat membuka Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Ballroom Hotel Horison, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Forum bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” itu menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat implementasi kebijakan Otsus di Tanah Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan Otsus Papua.
“Forum ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan membahas berbagai isu strategis terkait implementasi Otonomi Khusus Papua,” ujar Hasibuan.
Ia menegaskan, Otsus Papua merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks.
Menurutnya, kondisi geografis, keterisolasian wilayah, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar masih menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Persoalan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan keterbatasan akses pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Program dan pengalokasian anggaran diharapkan benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan OAP.
Selain fokus pada pembangunan, Kemendagri juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otsus Papua. Pengelolaan dana Otsus, menurut Hasibuan, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pengelolaan sumber daya, termasuk dana Otonomi Khusus, harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Hasibuan mengajak seluruh unsur pemerintah daerah di Tanah Papua untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan serta memastikan keberhasilan implementasi Otsus Papua secara berkelanjutan.
Robertus