Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Kenaikan Harga Cabai Merah di 242 Daerah
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat menghadiri Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).
“Daerah boleh saja tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk penanaman cabai, tetapi dengan catatan harga cabainya jangan sampai naik,” ujar Tomsi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), masih terdapat sejumlah daerah yang belum menjalin kerja sama dalam program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) guna mendukung peningkatan produksi cabai merah. Bahkan, terdapat daerah yang menolak alokasi kawasan cabai dalam program tersebut.
Meski demikian, Tomsi menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga komoditas pangan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Selain menyoroti harga cabai merah, Tomsi juga mengapresiasi kondisi stok beras nasional yang dinilai sangat melimpah. Berdasarkan data pemerintah, cadangan beras saat ini mencapai 5,19 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Namun demikian, ia meminta Perum Bulog memastikan distribusi beras ke daerah berjalan optimal, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.
“Tolong didata daerah-daerah yang harga berasnya masih tinggi dan segera dihubungi Bulognya agar penyalurannya ditingkatkan,” katanya.
Tomsi kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi acuan pemerintah dalam memantau stabilitas harga kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan harga bahan pangan tetap terkendali dan tidak melampaui batas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengakui upaya pengendalian inflasi daerah bukan perkara mudah karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk cuaca dan distribusi. Namun, menurutnya, pengalaman menghadapi dinamika musim penghujan, musim kemarau, hingga gangguan distribusi seharusnya menjadi pelajaran penting bagi daerah dalam memperkuat langkah antisipasi.
“Dengan rapat rutin setiap minggu dan pengalaman menghadapi berbagai kondisi selama bertahun-tahun, kita seharusnya sudah mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Syafira NS