Kementerian PANRB Perkuat Transformasi Digital Pemerintah Melalui Kolaborasi Global
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan 2026 Capacity-Building Program on Digital and Open Government in Indonesia yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan OECD Korea Policy Centre (KPC) di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Forum internasional tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas sekaligus pertukaran praktik terbaik global dalam mendukung percepatan pembangunan pemerintah digital di Indonesia.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan bahwa transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pengembangan teknologi, melainkan bagaimana pemerintah mampu menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan relevan bagi masyarakat.
“Transformasi digital bukan hanya membangun aplikasi atau sistem yang semakin kompleks. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasa dilihat, didengar, dilindungi, dan dilayani dengan lebih baik,” ujar Cahyono dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, masyarakat saat ini menginginkan proses pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan terhubung antarlembaga. Karena itu, transformasi digital perlu diarahkan untuk mengurangi fragmentasi layanan serta memperkuat kolaborasi antarinstansi pemerintah.
“Masyarakat memandang pemerintah sebagai satu kesatuan layanan, bukan kumpulan institusi yang berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah harus membangun layanan yang terintegrasi dan berpusat pada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Cahyono, penyelenggaraan forum tersebut juga memiliki nilai strategis karena berlangsung di tengah proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD. Melalui kerja sama ini, Indonesia memperkuat komitmen dalam mengadopsi standar tata kelola digital global yang modern, terbuka, dan akuntabel.
Pada hari pertama kegiatan, diskusi difokuskan pada penguatan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi guna mendukung layanan publik yang efektif dan seamless, pengembangan digital public infrastructure yang interoperabel, serta pembelajaran dari negara-negara OECD terkait pemanfaatan data dan identitas digital dalam pelayanan publik.
Senior Advisor OECD Public Governance Directorate, Marco Daglio, menilai Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perjalanan transformasi digital pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur digital publik dan penguatan pertukaran data antarinstansi.
“Indonesia masih memiliki perjalanan panjang, tetapi telah memperlihatkan banyak kemajuan, termasuk dalam pengembangan digital public infrastructure dan penguatan data sharing antarsistem pemerintahan,” ujar Marco.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola data yang kuat sebagai fondasi pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di sektor publik.
“Data merupakan bahan bakar bagi artificial intelligence. Karena itu, fondasi utama yang perlu diperkuat adalah tata kelola data pemerintah agar lebih terintegrasi dan siap mendukung pemanfaatan AI,” tambahnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan pembicara dan mitra internasional dari berbagai negara, termasuk Inggris, Australia, dan Korea Selatan, yang berbagi pengalaman mengenai pembangunan layanan publik digital yang inklusif dan terintegrasi.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kapasitas dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah digital yang adaptif, kolaboratif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Mutiara NA