Kemnaker Gandeng IKA FIKOM UNPAD Perkuat Komunikasi Publik Ketenagakerjaan

Table of Contents

Jakrta, Monitor Pos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat strategi komunikasi publik guna memastikan berbagai kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) dengan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA FIKOM UNPAD Ivan Garda di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Penandatanganan tersebut turut disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD Hendri Satrio.

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa komunikasi publik kini menjadi instrumen strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami secara luas oleh masyarakat.

“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah menghadirkan model komunikasi yang lebih adaptif, inklusif, dan mudah dipahami. Karena itu, keterlibatan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi dinilai penting dalam meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik.

Melalui kerja sama tersebut, Kemnaker dan IKA FIKOM UNPAD akan mengembangkan strategi diseminasi informasi yang lebih modern, termasuk penyusunan narasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman serta penyampaian data yang cepat, akurat, dan kredibel.

Selain memperkuat efektivitas komunikasi publik, kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, maupun para pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai program dan kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

Yassierli menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.

“Komunikasi publik adalah kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihadirkan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Hendri Satrio menyambut positif kolaborasi tersebut dan menilai sinergi antara dunia akademik dan pemerintah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia juga memperkenalkan semangat kolaborasi melalui tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” sebagai dorongan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja, khususnya dalam bidang komunikasi.

“Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Kami berharap kerja sama ini mampu mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, terutama di bidang komunikasi publik,” ujar Hendri.

Ali Amran, C. ILJ