Ketum FORKABI Abdul Ghoni Kecam Pelaksanaan Mubes Ilegal di Depok

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos  ~ Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2021–2026, Abdul Ghoni, mengecam pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) FORKABI yang digelar di Kota Depok, Jawa Barat, karena dinilai tidak sah dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Ghoni menegaskan bahwa FORKABI merupakan organisasi yang telah memiliki legalitas resmi dan diakui negara, sehingga tidak boleh digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“FORKABI sudah kami patenkan. Jangan melakukan tindakan yang justru memperkeruh organisasi,” ujar Ghoni.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Mubes tersebut, termasuk jajaran yang mengikuti proses pemilihan kepengurusan, untuk segera mengundurkan diri.

Menurutnya, kepengurusan DPP FORKABI di bawah kepemimpinannya merupakan kepengurusan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0005595.AH.01.07 Tahun 2021.

“Seluruh jajaran yang ikut dalam pemilihan FORKABI abal-abal saya minta mengundurkan diri. Jika tidak, kami akan mengambil langkah tegas karena DPP FORKABI yang saya pimpin adalah sah dan diakui negara,” tegasnya.

Ghoni juga menyebut pelaksanaan Mubes IV FORKABI yang berlangsung di Pendopo Madas Nusantara, Depok, tidak memiliki izin dari aparat kepolisian setempat, baik dari Polres Metro Depok maupun Polsek Cimanggis.

Hal tersebut, kata dia, berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) DPP FORKABI Iwan Shalih bersama Wakil Ketua Kolonel Laut (Purn) Juanda.

Selain itu, Ghoni menilai kegiatan tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan persetujuannya selaku Ketua Umum DPP FORKABI periode 2021–2026.

“Mubes abal-abal ini diadakan tanpa sepengetahuan saya sebagai Ketua Umum DPP FORKABI periode 2021–2026,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk ketua umum terpilih dalam Mubes tersebut, untuk mendatangi sekretariat resmi DPP FORKABI guna mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah membuat FORKABI terpecah belah,” ujar Ghoni.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas organisasi dan mengedepankan etika dalam berpolitik maupun berorganisasi demi menjaga marwah FORKABI sebagai organisasi masyarakat Betawi.

Terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Besar FORKABI periode 2026–2031, Ghoni menyatakan siap kembali menerima mandat apabila dipercaya memimpin organisasi tersebut. Meski demikian, ia membuka ruang bagi kader lain yang dinilai lebih layak untuk melanjutkan kepemimpinan.

“Saya siap jika diberikan mandat dan amanah memimpin FORKABI periode 2026–2031. Tetapi jika ada kader terbaik lainnya, saya siap mundur demi kemajuan organisasi,” pungkasnya.

@Iyus