Mendagri: Negara Harus Hadir Nyata, Program Bedah Rumah Jadi Bukti Kepedulian kepada Masyarakat

Table of Contents

Kendari, Monitor Pos - Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan dan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kehadiran negara tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui program-program yang memberikan manfaat nyata.

"Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Mereka yang membutuhkan bantuan pemerintah harus dapat merasakan dan menemukan kehadiran negara dalam kehidupan mereka sehari-hari," ujar Tito Karnavian saat meninjau lokasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan bahwa alokasi bantuan perumahan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Jika pada tahun sebelumnya bantuan hanya menjangkau 1.129 unit rumah, maka tahun ini jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 8.973 unit rumah.

Masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, sehat, dan aman bagi penghuninya.

Khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 548 unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk warga dengan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan.

Menurut Tito, skala program bantuan perumahan yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan salah satu yang terbesar selama dirinya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

“Program ini merupakan langkah besar dalam membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni sekaligus memberikan akses terhadap hunian yang lebih baik. Ini menjadi salah satu program yang dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap persoalan hunian menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

Apresiasi serupa disampaikan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait yang dinilai aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan berbagai program bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tito berharap program perbaikan rumah dan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terus berlanjut dan diperluas pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, persoalan backlog perumahan nasional, baik terkait kepemilikan rumah maupun rumah tidak layak huni, dapat secara bertahap diselesaikan.

“Kami berharap program ini terus berkelanjutan dan jumlah penerima manfaat semakin bertambah setiap tahun. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dapat semakin terpenuhi dan persoalan backlog perumahan di Indonesia dapat terus ditekan,” ujarnya.

Program BSPS menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah warga yang membutuhkan. Melalui program tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.

Siti Salma