MENKO POLKAM: PRAJA IPDN HARUS BERANI MENEGAKKAN KEBENARAN DEMI RAKYAT
Hal tersebut disampaikan Djamari saat memberikan pembekalan kepada para praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan pentingnya keberanian aparatur birokrasi dalam menyampaikan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik demi menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pejabat politik bisa berganti, tetapi birokrasi harus tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi sangat penting,” ujar Djamari.
Pada kesempatan itu, Djamari juga menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh praja IPDN. Ia mengatakan Presiden menitipkan pesan agar para praja belajar dengan sungguh-sungguh karena bangsa Indonesia menantikan kontribusi mereka di masa depan.
Menurut Djamari, tantangan global dan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik dunia, ancaman keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga persoalan ketimpangan ekonomi dan kebocoran kekayaan negara.
“Perubahan geopolitik dunia sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk Indonesia. Karena itu pemerintah terus bekerja keras agar dampak global dapat diminimalkan dan masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Ia menambahkan, Indonesia juga tengah menghadapi momentum bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal sebelum berakhir pada 2035. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu keluar dari ancaman middle income trap dan mencapai kesejahteraan nasional.
“Memperbaiki bangsa harus dimulai dari memperbaiki manusianya. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Dalam pembekalan tersebut, Menko Polkam turut menyoroti masih terjadinya kebocoran kekayaan negara akibat praktik-praktik yang merugikan bangsa, termasuk manipulasi perdagangan dan tindak korupsi. Ia menegaskan bahwa korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pengkhianatan terhadap negara dan tidak boleh ditoleransi.
“Sekecil apa pun korupsi tetap merupakan pengkhianatan terhadap bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Kepada para praja IPDN, Djamari menekankan bahwa mereka merupakan ujung tombak pemerintahan yang nantinya akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah. Karena itu, para praja dituntut memiliki sensitivitas sosial, kemampuan memahami kebutuhan rakyat, serta semangat pengabdian sepanjang hayat.
“Kalian hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Jangan pernah menyakiti hati rakyat,” katanya.
Selain itu, Djamari juga mengingatkan tantangan era digital dan media sosial yang semakin dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Aparatur pemerintahan, menurutnya, harus mampu hadir untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Ia pun meminta para praja IPDN terus menjaga disiplin, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah sebagai calon pemimpin pemerintahan di masa depan.
“Jangan lelah belajar, jangan bosan belajar, dan jangan menyerah menghadapi tantangan. Bangsa ini menunggu pengabdian kalian,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan Presiden RI mengenai tiga unsur utama yang menentukan ketahanan sebuah negara dalam jangka panjang, yakni kekuatan militer, aparat keamanan dan intelijen, serta aparatur sipil pemerintahan yang profesional.
Menurut Tito, aparatur sipil negara memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Dari total sekitar 4,7 juta ASN di Indonesia, sebagian besar bertugas di daerah dan menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, lulusan IPDN dinilai menjadi salah satu kekuatan inti ASN Indonesia karena dibekali kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, serta ketahanan fisik dan mental melalui pola pendidikan semi-militer.
“Banyak kepala daerah menyukai lulusan IPDN karena mereka memiliki kemampuan pemerintahan, disiplin, loyalitas, dan kesiapan kerja yang tinggi. Bahkan banyak yang sudah diminta sebelum lulus,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan komitmen IPDN dalam meniadakan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas hingga pemecatan.
Selain menjalankan fungsi pendidikan formal, IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan pemerintahan dan think tank kebijakan publik untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.
Dalam acara tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menerima Anugerah Kartika Astha Brata Utama sebagai penghargaan bagi tokoh nasional yang dinilai berjasa dalam bidang kepamongprajaan. Ia juga disematkan pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tertinggi Kepamongprajaan.
Acara turut dihadiri Rektor IPDN Halilul Kahiri, jajaran rektorat IPDN, pejabat Kemenko Polkam, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Firman