Menteri PANRB Dorong Sinergi Pemda dan Pusat untuk Percepat Program Prioritas Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar merasakan kemudahan layanan publik yang diberikan pemerintah.
“Reformasi birokrasi akan berhasil apabila masyarakat merasakan langsung manfaat dan kemudahan dari pelayanan yang dihadirkan pemerintah,” ujar Menteri Rini.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait penguatan reformasi birokrasi nasional, mulai dari membangun birokrasi yang responsif, mempercepat implementasi kebijakan, memperkuat koordinasi antarlembaga, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Rini, keberhasilan program prioritas nasional sangat bergantung pada harmonisasi kerja antarinstansi di tingkat daerah. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun komunikasi dan kolaborasi yang solid dalam menjalankan program pembangunan.
“Koordinasi bukan berarti menyeragamkan seluruh kebijakan, tetapi bagaimana membangun harmonisasi dan saling melengkapi antarinstansi,” tegasnya.
Selain membahas penguatan koordinasi, Menteri PANRB juga memaparkan berbagai agenda strategis pemerintah dalam reformasi birokrasi, termasuk penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), pengembangan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan adaptif.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah menjadi salah satu fokus penting ke depan.
Ia mengungkapkan akan ada penguatan kompetensi bagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pejabat kepegawaian, hingga bagian hukum di lingkungan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan administrasi dan tata kelola kepegawaian yang lebih baik.
“Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat fungsi bupati dan Badan Kepegawaian Daerah sehingga seluruh lini pemerintahan dapat saling mendukung dan memperkuat,” ujarnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempererat hubungan antara pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan program pembangunan nasional berjalan selaras, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Mutiara NA