Pemulihan Pascabencana Sumatera Kian Menguat, Pemerintah Fokus Tuntaskan Daerah Prioritas
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, perkembangan tersebut menjadi hasil nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak fase penanganan darurat hingga tahap pemulihan.
Menurut Tito, pemerintah juga memastikan seluruh warga terdampak telah keluar dari tenda pengungsian. Para penyintas kini menempati hunian sementara (huntara) maupun menerima dukungan melalui program Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Pemulihan berjalan cukup baik dan sebagian besar daerah sudah kembali normal. Pemerintah terus memastikan seluruh layanan dasar masyarakat dapat berfungsi optimal,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Di Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 13 dari 16 kabupaten/kota terdampak telah dinyatakan pulih. Sementara Kabupaten Tanah Datar berada pada kondisi mendekati normal. Pemerintah masih memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Agam dan Padang Pariaman yang memerlukan percepatan penanganan lanjutan.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal. Kabupaten Tapanuli Selatan disebut hampir sepenuhnya pulih, sedangkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih menjadi wilayah prioritas rehabilitasi.
Adapun di Provinsi Aceh, sebanyak 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali stabil. Kabupaten Gayo Lues juga menunjukkan perkembangan positif menuju kondisi normal. Namun demikian, pemerintah masih memfokuskan perhatian pada sejumlah daerah, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Tito menjelaskan, evaluasi kondisi daerah dilakukan berdasarkan berbagai indikator strategis, seperti keberlangsungan pemerintahan, layanan kesehatan, aktivitas pendidikan, akses transportasi darat, hingga keberfungsian fasilitas dasar masyarakat.
Selain itu, aspek ekonomi dan pelayanan publik turut menjadi perhatian utama, termasuk operasional SPBU, layanan air bersih PDAM, jaringan internet, dan fasilitas ibadah masyarakat.
“Yang dinilai bukan hanya infrastruktur permanen, tetapi juga apakah layanan dasar masyarakat sudah berjalan dan aktivitas ekonomi mulai pulih,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Tito juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Ia meminta agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana tidak dikurangi, bahkan bila memungkinkan dapat ditingkatkan.
Menurutnya, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kebutuhan lanjutan dan dampak residual pascabencana yang memerlukan dukungan pembiayaan memadai.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Chikita NR