Prabowo Harus Melepaskan Diri Dari Lendotan Jokowi Jika Tidak Mau Dimakzulkan

Table of Contents

PRABOWO HARUS MELEPASKAN DIRI DARI LENDOTAN JOKOWI JIKA TAK INGIN DIMAKZULKAN

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Aktivis Islam 

Ada semacam pembelaan membabi buta pada kebijakan Prabowo saat kritikan tajam menerpa Prabowo hingga tuntutan pemakzulan. Misalnya, tuntutan pemakzulan Prabowo dianggap menjalankan agenda Jokowi.

Alih-alih membela Prabowo secara objektif dan kritis, yang muncul malah hanya narasi pengalihan dan pengancaman, misalnya dengan ungkapan: Kalau Prabowo dimakzulkan, nanti Gibran naik Dong?

Narasi seperti ini lebih bersifat pembelaan membabi buta pada Prabowo. Tanpa memberikan solusi, bagaimana Prabowo bisa mandiri dan lepas dari pengaruh Jokowi.

Sebenarnya, terlalu berhalusinasi juga harapan Prabowo lepas dari Jokowi. Karena Prabowo sendiri berulangkali menyatakan takdzim pada Jokowi, dengan menyebut Jokowi sebagai guru politiknya, hingga secara heroik meneriakkan yel-yel Hidup Jokowi.

Akhirnya, perdebatan kritikus dan aktivis hanya seputar mengkritik Jokowi dan membela Prabowo. Aktivis kehilangan ruh mandiri dan kemerdekaan dalam membela dan membersamai rakyat.

Misalnya, dalam kasus film Pesta Babi, sudah jelas kritikan tajam film tersebut ditujukan pada Prabowo. Bagaimana proyek pangan, narasi swasembada, hanya dijadikan dalih untuk melapangkan jalan bagi Oligarki untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia, menjarah kawasan hutan, merampas tanah adat rakyat Papua, hingga menimbulkan kerusakan lingkungan bagi rakyat. 

Adakah para pembela Prabowo mengkritik kebijakan ini? Atau malah membenarkan penggunakan aparat TNI, untuk mensterilisasi kawasan yang ditarget oligarki berdalih Operasi Militer?

Ada juga yang naif, seolah anti oligarki itu jika hanya ditujukan pada Aguan, Anthoni Salim, Low Tuck Kwong,  hingga Luhur Binsar Panjaitan. Namun, pura-pura buta mata saat yang menjarah SDA Indonesia itu haji Isham, Aburizal Bakrie, hingga kakak Prabowo, Hasyim Joyohadikusumo.

Padahal, syari'at Islam tegas mengharamkan tambang yang berlimpah, hutan dan kekayaan yang terkategori milik umum (Al Milkiyatul Ammah), dikuasai individu atau korporasi, baik korporasi  milik China maupun pribumi, baik yang muslim maupun non muslim.

Harta-harta ini, menurut syari'at Islam harus dikelola oleh negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim. Penguasaan SDA dan tambang oleh oligarki, hakekatnya merampas hak rakyat. Merampas hak rakyat, diharamkan oleh Islam dilakukan oleh siapapun, baik pelakunya Muslim maupun non muslim.

Jadi, SDA dan tambang yang dijarah oligarki itu terjadi di era Jokowi dan dilanjutkan di era Prabowo. Semestinya, Prabowo melepaskan diri dari 'lendotan' Jokowi, bukan hanya dari pengaruh Teddy Indera Wijaya. (Meminjam istilah yang dipopulerkan Amien Rais).

Namun apa daya. Prabowo tidak akan jadi Presiden tanpa dukungan Jokowi dan oligarki. Karena itu, wajar saat ini Prabowo lebih condong pada Jokowi dan melayani kepentingan oligarki.

Lihatlah ! Kasus ijazah palsu Jokowi tak pernah dikomentari. Hingga Jusuf Kalla bicara pun, Prabowo masih bungkam.

Jadi, bagi pendukung Prabowo ayo berfikir bagaimana melepaskan Prabowo dari Oligarki dan Jokowi. Jangan hanya membela membabi buta, apalagi dengan narasi kalau Prabowo turun Gibran naik. Ini terlalu naif.

Sebab, saat Prabowo turun Gibran juga ikut turun. Mana ada rakyat yang ridlo dipimpin Gibran? Menjadi Wapres saja tak ridho, apalagi menjadi Presiden. [].