SMSI dan ABPEDNAS Perkuat Sinergi Nasional untuk Transparansi dan Penguatan Tata Kelola Desa
Delegasi SMSI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Taufiqurochman. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Reda Manthovani, Ketua Umum Indra Utama, dan Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi yang kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers dengan jaringan 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. Ia menyebut kekuatan jaringan media tersebut menjadi modal strategis dalam mendukung komunikasi publik dan penyebarluasan informasi pembangunan desa secara nasional.
“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.
Menurutnya, SMSI siap mendukung publikasi berbagai program strategis ABPEDNAS melalui media anggota di seluruh daerah dengan tetap mengedepankan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Reda Manthovani menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa ABPEDNAS memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.
Menurut Reda, penguatan desa harus menjadi agenda prioritas nasional karena desa merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. BPD, lanjutnya, harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat secara profesional serta berintegritas.
“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Reda.
Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung penguatan kelembagaan desa melalui pendampingan terhadap ABPEDNAS agar fungsi pengawasan dan kemitraan dapat berjalan optimal.
“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyampaikan kesiapan organisasinya untuk membangun kerja sama strategis bersama SMSI, khususnya dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan BPD dan membangun opini publik yang positif terhadap pembangunan desa.
Menurutnya, kolaborasi tersebut juga menjadi implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS dalam memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun organisasi pers.
“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.
Dalam kesempatan itu, ABPEDNAS juga memaparkan sejumlah program kreatif yang telah dijalankan, salah satunya lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” sebagai upaya memperkuat pengawasan desa dan meningkatkan partisipasi publik.
Audiensi ditutup dengan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret melalui pelibatan pengurus daerah masing-masing guna memperkuat pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan di seluruh Indonesia.
@Iyus