Wamendagri Ajak Papua Maksimalkan Program Prioritas Nasional untuk Percepat Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Rakyat
Hal tersebut disampaikan Ribka saat menjadi pembicara dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga yang berlangsung di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Jumat (29/5/2026).
Dalam forum tersebut, Ribka menegaskan bahwa sejumlah program percepatan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu disambut secara proaktif oleh seluruh elemen di Papua agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Program-program prioritas yang telah disiapkan pemerintah harus dijemput dan dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu program yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas dibanding sekadar penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Menurut Ribka, program tersebut berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga penyedia jasa lokal.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur MBG dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk-produk pertanian, perikanan, dan hasil usaha masyarakat Papua.
“Program ini memiliki efek berganda yang besar. Tidak hanya menyentuh aspek pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal untuk menjadi bagian dari ekosistem program tersebut,” katanya.
Selain membahas peluang pembangunan, Ribka juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Papua, khususnya tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih berada di atas rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga representatif masyarakat, serta seluruh komponen sosial di Papua.
“Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani melalui kolaborasi dan sinergi seluruh pihak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wamendagri juga menekankan pentingnya penguatan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berupaya memperkuat tata kelola Otsus agar lebih efektif dalam menghadirkan perlindungan, pemberdayaan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Ribka mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus terus dilakukan guna memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada.
Lebih lanjut, ia mengajak pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, kalangan akademisi, serta komunitas masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.
Ribka juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia Papua dalam menghadapi agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai masyarakat Papua perlu memahami arah pembangunan negara agar dapat mengambil peran strategis dalam proses transformasi Indonesia menjadi negara maju.
“Indonesia sedang bergerak menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Papua harus menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang kuat, dan pembangunan yang inklusif,” tegasnya.
Melalui pemanfaatan program prioritas nasional, penguatan Otonomi Khusus, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap percepatan pembangunan Papua dapat berjalan lebih optimal sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan kesenjangan pembangunan dapat terus diperkecil.
Robertus