Calon Presiden Usung Agenda Perubahan: Kembali ke UUD 1945, Berantas Korupsi, hingga Program Bantuan Tunai

Table of Contents

Bekasi,Monitor Pos ~ Seorang calon presiden untuk Pemilu 2029 memaparkan sejumlah agenda utama yang akan menjadi fokus perjuangannya apabila mendapat mandat memimpin Indonesia. Dalam keterangannya, ia menekankan tiga program prioritas yang diklaim akan menjadi landasan pemerintahannya.

Agenda pertama adalah mengembalikan pelaksanaan penyelenggaraan negara sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta menjalankan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat arah pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Prioritas kedua adalah pemberantasan korupsi. Ia menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik korupsi dan mafia yang dinilai merugikan negara. Selain itu, ia menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap jajaran pejabat pemerintahan, termasuk menteri, apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara baik.

Program ketiga yang ditawarkan adalah pemberian bantuan tunai sebesar Rp10 juta kepada setiap warga negara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, bantuan tersebut bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menjadi modal awal bagi warga yang ingin memulai usaha.

"Harapannya masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Bagi yang belum memiliki usaha, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha," ujarnya.

Terkait dukungan politik, ia mengaku pada awalnya membangun pencalonannya secara mandiri. Namun, setelah mendeklarasikan diri, sejumlah relawan dan simpatisan mulai bergabung untuk memberikan dukungan.

"Selama ini banyak yang datang menawarkan dukungan, mulai dari menyediakan kantor, membantu penyelenggaraan kegiatan, hingga perlengkapan kampanye. Saya tidak meminta secara langsung, tetapi jika ada yang ingin membantu, tentu kami terbuka," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai strategi menghadapi pengaruh oligarki dalam perekonomian, ia menilai keberadaan pelaku usaha besar tidak menjadi persoalan selama menjalankan bisnis sesuai aturan serta memperhatikan kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan terhadap tenaga kerja harus menjadi prinsip dalam membangun perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan aktivitasnya secara adil dan bertanggung jawab.

Sejumlah gagasan yang disampaikan tersebut merupakan bagian dari visi politik yang ditawarkan kepada masyarakat menjelang kontestasi politik mendatang. Pelaksanaan berbagai program tersebut, termasuk pemberian bantuan tunai kepada seluruh pemegang KTP, akan bergantung pada proses demokrasi, penyusunan kebijakan, serta kemampuan fiskal negara apabila kelak memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan.

@Iyus