DPD RI Desak Investigasi Menyeluruh Usai Lima Peserta SPPI Meninggal saat Pelatihan Dasar Kemiliteran
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Minggu (28/6/2026), senator yang akrab disapa Gus Hilmy itu meminta seluruh rangkaian program dihentikan sementara dan dilakukan investigasi secara menyeluruh. Menurutnya, insiden tersebut merupakan tragedi serius yang harus diusut secara transparan.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belasungkawa terdalam saya haturkan kepada keluarga para korban. Program ini sebaiknya dihentikan sementara sambil dilakukan investigasi menyeluruh. Kematian lima peserta tidak dapat dianggap sebagai bagian dari proses pembinaan karakter," ujar Gus Hilmy.
Anggota Komite II DPD RI itu menilai pendekatan pelatihan bergaya militer tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan calon manajer koperasi. Menurutnya, tugas utama seorang manajer adalah mengelola organisasi, sumber daya manusia, dan tata kelola usaha, sehingga pelatihan seharusnya lebih berorientasi pada kepemimpinan, manajemen, serta kemampuan menyelesaikan persoalan bisnis.
Ia mengingatkan bahwa penghormatan terhadap peran strategis institusi militer tidak berarti seluruh program sipil harus mengadopsi metode kemiliteran. Menurutnya, setiap bidang memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda sehingga pendekatan pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan pekerjaan yang akan dijalankan.
Gus Hilmy juga mempertanyakan kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pengelolaan KDMP dan KNMP. Ia menilai lembaga ekonomi berbasis desa membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang tata niaga, pemasaran, pengembangan usaha, dan kepemimpinan organisasi, bukan pelatihan fisik yang berisiko tinggi.
Selain itu, ia mendesak agar seluruh kegiatan rekrutmen maupun pelatihan fisik dihentikan sementara sampai dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya korban baru selama proses investigasi berlangsung.
Gus Hilmy turut menyoroti aspek pemeriksaan kesehatan peserta sebelum mengikuti pelatihan. Ia mempertanyakan apakah seluruh calon peserta telah menjalani pemeriksaan medis yang memadai mengingat aktivitas fisik yang dijalani memiliki tingkat risiko tinggi.
"Jika memang tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat, maka hal tersebut harus menjadi bagian penting dalam proses investigasi karena menyangkut keselamatan peserta," ujarnya.
Lebih lanjut, tokoh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia mengevaluasi legalitas, mekanisme, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan program pelatihan tersebut. Ia berharap pemerintah memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan keselamatan kerja dan regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, Gus Hilmy juga mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan transparan. Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa peserta, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan bahwa pengungkapan kasus secara tuntas menjadi bagian penting untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban sekaligus mencegah terulangnya insiden serupa pada program-program pelatihan di masa mendatang.
Sulaiman