Mahasiswa UBK Siap Turun ke Jalan, Soroti Kebijakan Publik dan Kondisi Ekonomi Nasional
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M. Abdi Maludin, mengatakan bahwa persiapan aksi akan dimulai sejak pagi hari dari kampus UBK di kawasan Cikini sebelum massa bergerak menuju lokasi demonstrasi.
Menurutnya, aksi dijadwalkan mulai berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB dan akan melibatkan sekitar 200 mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBK.
Peserta aksi merupakan gabungan dari BEM Fakultas Hukum, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta BEM Fakultas Ilmu Komputer. Selain itu, sejumlah organisasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain juga dikabarkan telah menjalin komunikasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Beberapa kampus yang disebut telah melakukan koordinasi di antaranya Universitas Pamulang dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Namun, keterlibatan mahasiswa dari luar UBK masih menunggu kepastian hingga hari pelaksanaan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa enam tuntutan yang mereka nilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan arah kebijakan nasional.
Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah melakukan penghentian sementara sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menilai evaluasi diperlukan guna memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan manfaat program bagi masyarakat.
Kedua, mahasiswa mendesak adanya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan regulasi yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara.
Ketiga, mereka menyerukan penghentian praktik-praktik yang dianggap mengarah pada militerisme serta mendorong penguatan supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
Keempat, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.
Kelima, mahasiswa menuntut pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari amanat konstitusi.
Sementara tuntutan keenam adalah meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Abdi, seluruh tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan hasil pembahasan dan kajian bersama mahasiswa dari berbagai fakultas. Ia menegaskan bahwa aksi akan dilakukan sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.
Mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat prinsip demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Ali Amran