Menaker Yassierli Dorong Tata Kelola Keuangan Negara Berorientasi Dampak dan Keberlanjutan
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam forum tersebut, Yassierli menekankan pentingnya perubahan paradigma tata kelola sektor publik. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara harus bergerak dari orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai publik yang lebih luas.
“Akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.
Yassierli juga memberikan apresiasi kepada para akuntan yang selama ini berperan dalam menjaga tata kelola keuangan baik di sektor publik maupun swasta. Ia menilai profesi akuntan memiliki posisi strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong IAI untuk terus memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, pendekatan tersebut sangat relevan dengan sektor ketenagakerjaan yang memiliki cakupan luas dan berkaitan langsung dengan berbagai aspek pembangunan nasional.
Yassierli mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan saat ini mengelola berbagai program yang menyasar sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia. Dengan peran tersebut, Kemnaker berupaya menjadi contoh penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengemban tanggung jawab besar sebagai semacam HRD negara. Karena itu, kami berkomitmen menjadikan Kemnaker sebagai contoh nyata penerapan ESG dalam tata kelola organisasi,” katanya.
Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja sebagai prioritas nasional. Salah satu strategi yang terus diperkuat adalah pengembangan program vokasi dan magang guna mempercepat transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja.
Meski demikian, Yassierli mengakui Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 7,24 persen, sementara dominasi pekerja sektor informal masih cukup tinggi. Selain itu, sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan maksimal SMA atau SMK.
Tantangan lainnya adalah produktivitas tenaga kerja yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Berdasarkan data yang dipaparkan, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada sekitar 20 persen di bawah rata-rata kawasan.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Implementasi laporan keberlanjutan tersebut didasarkan pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada aspek lingkungan, Kemnaker menjalankan berbagai program efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan teknologi smart building. Di bidang sosial, perhatian diberikan pada penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Sementara pada aspek tata kelola, reformasi dilakukan melalui penguatan integritas organisasi, pengembangan budaya kerja yang berpusat pada manusia, peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.
Untuk memperkuat kebijakan berbasis data, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam melakukan analisis berkala terhadap Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis dan dokumen kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan secara lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono menegaskan bahwa fungsi audit sektor publik saat ini tidak lagi terbatas sebagai instrumen pengawasan. Audit, menurutnya, harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan publik.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengelolanya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Budi.
Melalui penguatan tata kelola yang berorientasi pada dampak dan keberlanjutan, pemerintah berharap pengelolaan keuangan negara dapat semakin mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, produktivitas nasional, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ali Amran