Mendagri Ajak Seluruh Kepala Daerah di Papua Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri mengajak seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam menghasilkan data yang akurat guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, kami mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah, khususnya di Papua Raya,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi referensi utama pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai secara nasional sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kondisi sosial ekonomi rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Amalia, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh pemerintah daerah dapat memastikan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses dan memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional maupun daerah,” katanya.
Respons positif langsung disampaikan para kepala daerah yang hadir. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut disampaikan antara lain oleh Mathius D. Fakhiri, Mohamad Lakotani, John Tabo, serta Ahmad Nausrau.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” tegas Ahmad Nausrau.
Komitmen pemerintah untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebelumnya juga diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPS pada 15 Juni 2026. Kesepakatan tersebut menjadi landasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung proses pendataan di seluruh Indonesia.
Melalui pelaksanaan sensus ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian nasional, termasuk potensi dan tantangan yang dihadapi daerah. Data yang terkumpul nantinya diharapkan mampu menjadi pijakan kuat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri, pejabat BPS, serta unsur Pemerintah Provinsi Papua. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Robertus