Mendagri Minta Daerah Percepat Serapan Dana Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Table of Contents

Jakarta, Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana untuk segera mempercepat realisasi penggunaan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah daerah. Langkah tersebut dinilai krusial guna mempercepat proses pemulihan pascabencana yang kini telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,64 triliun kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan ke Daerah Sumatera yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (17/6/2026), Tito menegaskan bahwa dana tambahan tersebut harus segera dimanfaatkan secara efektif. Ia meminta daerah terdampak memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Menurutnya, daerah yang tidak mengalami dampak langsung tetap dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, maupun berbagai infrastruktur strategis di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Selain menyoroti percepatan penggunaan TKD, Tito juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang mengalokasikan bantuan hibah bagi wilayah terdampak. Beberapa daerah yang disebut menunjukkan solidaritas antardaerah tersebut antara lain Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan laporan Satgas PRR Sumatera, hampir seluruh bantuan hibah yang telah disepakati berhasil disalurkan ke rekening penerima. Namun demikian, masih terdapat satu bantuan hibah yang belum terealisasi, yakni penyaluran hibah dari Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Tito menjelaskan, hasil evaluasi menunjukkan kendala penyaluran bukan berasal dari pihak pemberi hibah, melainkan terkait penyelesaian administrasi di Kabupaten Gayo Lues. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah setempat segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar dana dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur pascabencana.

Mendagri juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian administrasi yang menghambat penyaluran bantuan berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Tito, percepatan realisasi bantuan merupakan bagian dari amanat yang diberikan Presiden kepada dirinya sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan kemanusiaan dan percepatan pemulihan masyarakat terdampak sebagai prioritas utama.

Syafira NS