Mendagri Tekankan Pencegahan Pelanggaran Pemilu, DKPP Diminta Perkuat Integritas Penyelenggara

Table of Contents

Jakarta,Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan integritas penyelenggara Pemilu melalui pendekatan pencegahan yang lebih efektif. Menurutnya, keberhasilan pengawasan etika dalam penyelenggaraan Pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan, tetapi dari kemampuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam sambutannya, Tito menilai peran DKPP sebagai penjaga etika penyelenggara Pemilu sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Karena itu, ia mendorong lembaga tersebut untuk lebih mengedepankan langkah-langkah preventif guna meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi.

Menurutnya, pendekatan pencegahan harus menjadi prioritas sebelum tahapan Pemilu berlangsung. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal.

“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika pelanggaran dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum maupun etik bagi penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang selama ini mampu berjalan relatif baik di tengah tantangan yang kompleks. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah pemilih yang besar serta wilayah yang luas dan beragam, sehingga penyelenggaraan Pemilu membutuhkan kesiapan dan koordinasi yang kuat.

Ia menegaskan bahwa Pemilu merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional.

“Pemilu menjadi ruang partisipasi politik yang paling fundamental bagi warga negara dalam sistem demokrasi. Karena itu, kualitas penyelenggaraannya harus terus dijaga,” katanya.

Selain menyoroti aspek pencegahan, Tito juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam penegakan aturan dan etika kepemiluan. Menurutnya, ribuan penyelenggara Pemilu yang bertugas hingga tingkat daerah membutuhkan pembinaan dan edukasi berkelanjutan agar memahami batasan, kewajiban, serta standar etika yang harus dipatuhi.

Ia menambahkan, dukungan sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan agar DKPP dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik secara optimal menjelang tahapan Pemilu berikutnya.

Mendagri menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung berbagai langkah DKPP dalam memperkuat integritas penyelenggara Pemilu dan membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.

Acara syukuran HUT ke-14 DKPP tersebut turut dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengikuti kegiatan secara virtual.

Peringatan HUT DKPP tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu demi memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Syafira NS