Pemerintah Gelontorkan Stimulus Rp6,26 Triliun untuk Magang dan Vokasi, Dorong Daya Saing Tenaga Kerja Nasional

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos- Pemerintah menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu strategi utama dalam Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026. Melalui program magang nasional dan pelatihan vokasi, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program magang dan vokasi menjadi salah satu dari delapan kebijakan yang masuk dalam paket stimulus ekonomi nasional yang disusun pemerintah. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pelaksanaan program magang dan vokasi akan diperkuat pada semester kedua tahun 2026 agar dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,26 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dari jumlah tersebut, Rp4,14 triliun diperuntukkan bagi Program Magang Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta, sementara Rp2,12 triliun dialokasikan untuk program pelatihan vokasi.

Program vokasi akan difokuskan kepada 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa evaluasi Program Magang Nasional sebelumnya menunjukkan capaian yang menggembirakan. Melalui program MagangHub, sebanyak 102,6 ribu peserta berhasil ditempatkan di 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah dari total 370,5 ribu pendaftar yang mengikuti proses seleksi.

Selain memperoleh pengalaman kerja langsung, peserta juga mendapatkan uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Hasil survei terhadap lebih dari 65 ribu peserta menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Sebanyak 84,26 persen peserta mengaku puas atau sangat puas terhadap program yang dijalankan pemerintah tersebut. Sementara itu, sekitar 67,13 persen responden menilai program magang memberikan manfaat nyata bagi kondisi ekonomi mereka maupun keluarga.

Dari sisi dunia usaha, respons positif juga terlihat. Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara menunjukkan 84,13 persen pihak penyelenggara merasa puas terhadap kontribusi para peserta magang selama menjalani program.

“Capaian ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada tahap berikutnya,” kata Yassierli.

Evaluasi kompetensi peserta juga menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan penilaian para mentor, mayoritas peserta mengalami perkembangan kemampuan teknis maupun keterampilan nonteknis seperti komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan adaptasi terhadap lingkungan kerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta sendiri, sementara berdasarkan penilaian mentor meningkat dari 3,33 menjadi 3,66.

Program magang juga terbukti mampu membuka akses menuju dunia kerja. Sektor jasa keuangan tercatat sebagai penyerap terbesar peserta magang yang memperoleh tawaran kerja, disusul sektor perdagangan, industri pengolahan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta sektor akomodasi.

Pemerintah menilai penguatan program magang dan vokasi merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain membantu menekan angka pengangguran, kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan siap memenuhi kebutuhan industri masa depan.

Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan, program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Ali Amran