Pemerintah Resmikan Delapan Mal Pelayanan Publik Baru, Perkuat Integrasi Layanan hingga Daerah

Table of Contents

Jakarta , Monitor Pos - Pemerintah terus memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terintegrasi yang menghubungkan berbagai instansi dalam satu lokasi. Upaya tersebut ditandai dengan rencana peresmian delapan MPP baru oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, pada Senin (15/6/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran MPP dinilai mampu memangkas birokrasi yang berbelit sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam memberikan layanan kepada warga.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, mengatakan peresmian delapan MPP tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis integrasi layanan lintas sektor.

“Peresmian delapan MPP pada semester pertama tahun 2026 menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi,” ujar Otok di Jakarta.

Dengan tambahan delapan unit baru, jumlah MPP di Indonesia akan meningkat dari 305 menjadi 313 yang tersebar di berbagai daerah. Delapan MPP yang akan diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Paser, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Pemerintah berharap perluasan jaringan MPP tersebut dapat memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Selain memperluas cakupan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola MPP juga menjadi perhatian utama.

Menurut Otok, transformasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan sistem yang terintegrasi, tetapi juga oleh kompetensi petugas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas SDM terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan tidak hanya profesional, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peresmian, Kementerian PANRB juga akan menggelar seminar penguatan kompetensi SDM operasional MPP dengan fokus pada peningkatan sensitivitas pelayanan terhadap kelompok rentan. Kegiatan tersebut ditujukan bagi petugas layanan dan pengelola MPP agar mampu memberikan pelayanan yang adaptif, setara, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seminar tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur Tiat S. Suwardi, Founder Literasi Inklusi Nusantara (Linktara) Ari Triono, serta Executive Vice President PT BRI (Persero) Tbk Ninis Indriswari. Mereka akan berbagi praktik baik dan pengalaman dalam membangun budaya pelayanan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui peresmian MPP baru dan penguatan kapasitas SDM penyelenggara layanan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran MPP diharapkan menjadi simpul layanan publik modern yang mampu menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan menjangkau seluruh warga tanpa diskriminasi.

Masyarakat juga dapat mengikuti rangkaian peresmian dan seminar tersebut secara daring melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.

Mutiara NA