Wamendagri Dorong Maluku Perkuat Ekonomi Maritim untuk Percepat Pembangunan Daerah

Table of Contents

Ambon, Monitor Pos -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah di Provinsi Maluku untuk memaksimalkan potensi kemaritiman sebagai sektor unggulan yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi sumber daya kelautan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Gubernur Maluku dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku serta para bupati dan wali kota se-Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/6/2026).

Menurut Ribka, karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan memberikan keunggulan komparatif yang besar di sektor maritim. Beragam sumber daya laut, mulai dari perikanan hingga komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti mutiara, perlu dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Potensi maritim Maluku sangat besar, baik sumber daya yang berada di permukaan laut maupun yang terdapat di bawah laut. Pengelolaan yang lebih optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ribka menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam struktur ekonomi nasional. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pengembangan ekonomi berbasis maritim menjadi salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah-daerah kepulauan seperti Maluku.

Ia juga menyoroti sejumlah capaian ekonomi daerah yang menunjukkan kinerja positif. Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 12,41 persen pada triwulan IV 2025, sementara Ambon mencapai pertumbuhan 5,71 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menjadi indikator bahwa potensi ekonomi daerah masih dapat terus ditingkatkan melalui penguatan sektor-sektor strategis.

Selain pengembangan sektor maritim, Ribka menekankan pentingnya menggerakkan peran dunia usaha dan sektor swasta sebagai mitra pembangunan daerah. Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar aktivitas ekonomi berjalan lebih produktif dan berkelanjutan.

“Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada birokrasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif sektor swasta sebagai penggerak ekonomi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Kondisi yang kondusif dinilai menjadi fondasi penting bagi keberhasilan berbagai program pembangunan dan investasi di daerah.

Ia berharap koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna menciptakan iklim pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Maluku.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, serta jajaran Forkopimda, perangkat daerah, dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

Aisyah