BGN Terapkan Pemetaan Risiko Gizi untuk Prioritaskan Pengembangan Program Makan Bergizi Gratis
.jpeg)
Jakarta,Monitor Pos - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa pengembangan dan operasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan akan semakin mengedepankan pendekatan berbasis data risiko gizi. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran, terutama bagi wilayah dengan tingkat stunting dan kerawanan gizi yang masih tinggi.
Data Kemenkes Jadi Dasar Penentuan Prioritas
Dalam Rakortas tersebut, Kementerian Kesehatan memaparkan data terbaru mengenai daerah-daerah yang membutuhkan penanganan gizi secara cepat. Data itu akan digunakan BGN sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengembangan layanan MBG.
“Dalam rapat ini kami mendapatkan pemaparan dari Kementerian Kesehatan mengenai daerah-daerah yang memang memerlukan sentuhan gizi segera, termasuk wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Data tersebut akan menjadi acuan kami dalam menentukan prioritas operasional Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.
Pemetaan SPPG Dilakukan Bertahap
Mas Dar menjelaskan bahwa BGN akan terlebih dahulu melakukan pemetaan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah prioritas. Jika infrastruktur dapur MBG telah tersedia, operasional akan segera dioptimalkan. Sebaliknya, daerah yang belum memiliki layanan akan menjadi prioritas pengembangan bertahap.
“Kalau di wilayah tersebut sudah ada dapur yang siap beroperasi, tentu akan segera kami optimalkan. Namun apabila belum tersedia, maka akan menjadi prioritas pengembangan berikutnya. Prinsip kami adalah memastikan masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan intervensi gizi lebih dahulu,” katanya.
Pembenahan Tata Kelola Berjalan Bersamaan
Selain fokus pada penajaman sasaran, BGN juga terus melakukan pembenahan tata kelola Program MBG. Menurut Mas Dar, penguatan sistem operasional harus berjalan seiring dengan perluasan layanan agar kualitas program tetap terjaga.
“Yang sudah berjalan akan terus kami benahi agar semakin baik, sementara pengembangan berikutnya akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak,” ujarnya.
Dorong Penurunan Stunting dan Peningkatan SDM
Melalui pendekatan berbasis data risiko gizi, BGN berharap Program MBG tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam menurunkan stunting, mengatasi kerawanan gizi, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap anggaran dan sumber daya yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ali Amran