BNPB Perkuat Mitigasi Kekeringan di NTB, Dorong Pembangunan Sumur Bor Hadapi Ancaman El Nino
Mataram,Monitor Pos - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menekankan pentingnya upaya mitigasi sejak dini agar dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan yang digelar di Kota Mataram, NTB, Jumat (24/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTB, para bupati dan wali kota se-NTB, perwakilan BPBD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan bahwa perkembangan fenomena El Nino yang mulai terjadi sejak pertengahan 2026 berpotensi mencapai puncaknya pada akhir tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat meningkatkan risiko kekeringan hidrometeorologi kering di sejumlah wilayah.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menyepakati berbagai langkah antisipasi, mulai dari operasi modifikasi cuaca hingga penyediaan sarana kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino, kita harus mempersiapkan langkah terbaik melalui mitigasi yang terencana,” ujar Suharyanto.
Salah satu upaya utama yang menjadi perhatian BNPB adalah pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air. Sumur tersebut akan dibangun dengan kedalaman menyesuaikan kondisi geografis masing-masing daerah, dengan rata-rata mencapai lebih dari 100 meter.
Suharyanto menjelaskan bahwa keberadaan sumur bor menjadi solusi jangka panjang karena mampu menyediakan sumber air bagi kebutuhan masyarakat. Namun, apabila kondisi tanah tidak memungkinkan untuk mendapatkan sumber air, pemerintah akan mengoptimalkan distribusi air bersih menggunakan armada tangki.
Selain pembangunan sumur bor, BNPB juga memberikan dukungan berupa perlengkapan pendukung seperti pipa distribusi, tandon penampungan air, pompa, serta bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak kekeringan.
Kepala BNPB mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang telah memasukkan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Menurutnya, komitmen tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan menghadapi risiko bencana.
Suharyanto berharap strategi yang diterapkan NTB dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Komitmen NTB dapat menjadi model bagi pemerintah daerah lain agar kajian risiko bencana menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan penanganan kekeringan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat. Bantuan tersebut meliputi pompa air, pompa pendorong sumber air, tandon beserta perlengkapannya, pipa, keran air, serta paket kebutuhan pokok.
BNPB Pastikan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Mataram Berfungsi
Usai menghadiri rapat koordinasi, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau sistem peringatan dini tsunami yang berada di kawasan wisata Taman Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan perangkat sirene tsunami yang telah terpasang sejak 2025 tersebut tetap berfungsi dengan baik dan mampu memberikan peringatan kepada masyarakat apabila terjadi ancaman tsunami.
Setelah dilakukan pengujian, Suharyanto memastikan alat tersebut masih berjalan dengan baik. Ia berharap keberadaan sistem peringatan dini dapat membantu masyarakat melakukan evakuasi lebih cepat menuju lokasi aman saat terjadi bencana.
Sirene tsunami tersebut berfungsi sebagai alat penyampaian informasi darurat yang terhubung dengan sistem pendeteksi gempa bumi dan perubahan muka air laut. Selain bekerja secara otomatis, alat tersebut juga dapat diaktifkan secara manual oleh petugas.
Suara peringatan dari sirene dapat menjangkau area sekitar 2 hingga 3 kilometer, sehingga masyarakat di kawasan rawan dapat segera memperoleh informasi mengenai potensi bahaya.
Untuk memastikan kesiapan alat, BPBD bersama unsur terkait secara rutin melakukan uji coba sirene setiap tanggal 26 setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan agar sistem peringatan dini selalu dalam kondisi siap digunakan ketika dibutuhkan.
Galih