DPR Minta BGN Fokus Benahi Tata Kelola MBG, Wacana Libatkan Kantin Sekolah Dinilai Perlu Dikaji Matang
Jakarta,Monitor Pos - Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan di DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terburu-buru mengubah skema pelaksanaan program sebelum menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan.
Dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Pelaksana Harian Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Irma menilai penambahan skema baru melalui kantin sekolah berpotensi memunculkan persoalan baru apabila dilakukan tanpa evaluasi yang menyeluruh. Menurutnya, BGN sebaiknya memprioritaskan pembenahan tata kelola, kepastian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penyelesaian berbagai kendala administratif, fiskal, dan sumber daya manusia.
Irma juga menyoroti aspirasi para pengelola SPPG yang masih menunggu kepastian terkait keberlanjutan program. Ia meminta jajaran pimpinan BGN menyusun langkah perbaikan yang berjalan seiring dengan rencana kerja ke depan agar pelaksanaan MBG tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi mitra pelaksana.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pemerintah tengah membuka ruang kajian terhadap alternatif mekanisme pelaksanaan MBG, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta setiap opsi kebijakan dikaji secara komprehensif sebelum diputuskan.
Agustina menegaskan, ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 saat ini masih menetapkan pelaksanaan MBG melalui SPPG. Namun, Presiden memberikan arahan agar BGN dapat mengkaji berbagai alternatif pelaksanaan sepanjang memiliki dasar kebijakan yang kuat. Hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.
Sundari