Kemendagri Perkuat Strategi Komunikasi Digital, Antisipasi Tantangan AI dan Disinformasi
Jakarta,Monitor Pos - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kapasitas aparatur kehumasan dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus informasi digital melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kemendagri.
Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat itu dibuka oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, pada Kamis (30/7/2026).
Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah pola masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Menurutnya, kemajuan AI dan media sosial memungkinkan informasi beredar dalam hitungan detik, namun juga memperbesar risiko munculnya disinformasi dan misinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Pranata Humas memiliki peran strategis dalam memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, dan kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran,” ujar Anwar.
Ia menambahkan, komunikasi pemerintah saat ini tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi.
Ruang Penguatan Kapasitas Aparatur Humas
Bimtek tersebut diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif, adaptif, dan berbasis data di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.
Menurut Anwar, besarnya ekosistem digital Indonesia menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi yang semakin responsif. Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi kanal utama interaksi pemerintah dengan masyarakat.
Peran Strategis Pranata Humas
Dalam konteks tersebut, Anwar menekankan bahwa Pranata Humas tidak lagi sekadar mempublikasikan kegiatan pemerintah, melainkan menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan kebijakan kepada publik.
Karena itu, aparatur Humas dituntut mampu:
- mengenali dinamika isu yang berkembang,
- memahami kebutuhan informasi masyarakat,
- menyusun pesan yang tepat dan mudah dipahami,
- memilih media yang kredibel,
- serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Langkah tersebut dinilai penting agar komunikasi pemerintah berlangsung secara terencana, konsisten, antisipatif, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif.
Dorong Profesionalisme dan Kepercayaan Publik
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah di era digital yang terus berkembang.
Syafira NS