Ketua Komite III DPD RI Desak Kemenkes Percepat Pengadaan Reagen EID, Deteksi Dini HIV pada Bayi di Papua Barat Terhambat
Manokwari,Monitor Pos -Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mempercepat pengadaan reagen Early Infant Diagnosis (EID) untuk mendukung layanan deteksi dini HIV pada bayi di Provinsi Papua Barat. Desakan itu disampaikan menyusul keterlambatan pengadaan reagen selama beberapa bulan yang menghambat pemeriksaan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV.
Dalam keterangannya yang diterima di Manokwari, Senin, Filep menegaskan bahwa pemeriksaan EID merupakan layanan vital untuk memastikan bayi yang terinfeksi HIV dapat segera memperoleh terapi antiretroviral sehingga risiko berkembang menjadi AIDS dapat ditekan.
"Pemeriksaan EID sangat penting supaya bayi yang terinfeksi memperoleh terapi antiretroviral. Kami meminta Kemenkes segera mempercepat pengadaan reagen untuk Papua Barat," ujar Filep.
Menurutnya, keterlambatan tersebut berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan karena sampel darah bayi yang telah dikumpulkan sejak akhir November 2025 hingga kini belum dapat diperiksa. Padahal, pemeriksaan EID ditujukan bagi bayi berusia satu hingga 18 bulan yang lahir dari ibu dengan HIV menggunakan metode dried blood spot (DBS), yakni pengambilan darah dari tumit bayi yang kemudian dikirim ke laboratorium rujukan untuk dianalisis.
Filep mengingatkan bahwa keterlambatan diagnosis dapat berakibat fatal. Berdasarkan data medis, sekitar 50 persen bayi yang terinfeksi HIV berpotensi meninggal dunia sebelum usia dua tahun apabila tidak segera mendapatkan terapi antiretroviral.
Ia mengungkapkan, informasi yang diterimanya menunjukkan keterlambatan distribusi reagen terjadi karena proses pengadaan di tingkat pusat belum selesai. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada Papua Barat, tetapi juga sejumlah provinsi lain di Indonesia.
Selama ini, seluruh sampel pemeriksaan EID dari Papua Barat dikirim ke laboratorium rujukan di Jakarta. Sementara laboratorium yang tersedia di Sorong dan Jayapura juga mengalami keterbatasan bahkan ketiadaan reagen sehingga pelayanan pemeriksaan tidak dapat berjalan optimal.
"Pengadaan dilakukan secara terpusat dan proses lelang belum selesai. Sementara sampel pemeriksaan dari Papua Barat sudah tersimpan sejak akhir November. Jika terlalu lama, tentu menjadi persoalan serius yang sangat disayangkan," katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Filep meminta Kemenkes melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan pengadaan dan mekanisme pelelangan agar pelayanan kesehatan dasar tidak kembali terhambat. Ia juga mendorong pemerintah pusat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan anggaran sesuai kebutuhan wilayah serta memperluas kerja sama dengan laboratorium yang telah memiliki fasilitas pemeriksaan EID.
"Daerah tidak memiliki kewenangan karena seluruh pengadaan dilakukan secara terpusat. Sistem ini perlu dievaluasi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, membenarkan bahwa keterlambatan pelayanan pemeriksaan EID disebabkan belum tersedianya reagen yang pengadaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
Meski demikian, ia memastikan seluruh layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak tetap berjalan sesuai pedoman nasional. Bayi yang lahir dari ibu dengan HIV tetap mendapatkan terapi profilaksis, pemantauan klinis, serta penanganan medis yang diperlukan sembari menunggu pemeriksaan laboratorium.
"Memang benar terjadi keterlambatan pelayanan pemeriksaan EID karena reagen belum tersedia. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Papua Barat, tetapi juga di berbagai provinsi di Indonesia," ujar Alwan.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Papua Barat terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan agar distribusi reagen dapat segera direalisasikan sehingga seluruh sampel yang tertunda dapat diperiksa.
"Kami berkomitmen memastikan tidak ada bayi yang kehilangan kesempatan memperoleh diagnosis dan pengobatan sedini mungkin. Keselamatan ibu dan bayi tetap menjadi prioritas utama," tutupnya.
Robertus