Komisi I DPR: Efisiensi Anggaran Pertahanan Harus Tetap Jaga Kesiapan Nasional
Jakarta,Monitor Pos -Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus tetap menjaga keseimbangan antara agenda pembangunan nasional dan kebutuhan memperkuat sistem pertahanan negara. Menurutnya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara efektif tanpa mengurangi kesiapan pertahanan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Dave menanggapi arahan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran sektor pertahanan dan kepolisian untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Ia menilai langkah efisiensi merupakan bagian dari tata kelola keuangan negara yang bertujuan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa sektor pertahanan memiliki karakter strategis karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara dan keamanan nasional. Oleh sebab itu, setiap perubahan alokasi anggaran harus didasarkan pada perencanaan yang matang, mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan, serta tetap menjamin kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit.
Menurut Dave, Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembahasan anggaran agar kebijakan yang diambil tetap akuntabel dan selaras dengan kepentingan nasional. Ia menegaskan bahwa penguatan pertahanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui perencanaan yang tepat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan mengedepankan efisiensi belanja negara sebagai langkah mempercepat penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Dalam arahannya saat Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Presiden menyatakan penyesuaian anggaran, termasuk pada sektor pertahanan dan kepolisian, dapat dilakukan apabila diperlukan demi mendukung prioritas pembangunan nasional.
Sulaiman