Komisi III DPR Desak TNI-Polri Perkuat Sinergi, Dorong Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi Batu Bara

Table of Contents

foto dok istimewa

Jakarta,Monitor Pos-Komisi III DPR RI meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, memperkuat sinergi dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang saat ini ditangani oleh Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Dukungan lintas lembaga dinilai menjadi kunci untuk mengungkap secara menyeluruh perkara yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan penuh seluruh institusi penegak hukum.

Soedeson menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa melalui koordinasi yang solid antarlembaga. Ia berharap TNI, Polri, dan Kejaksaan berdiri bersama mendukung penyidik Kortas Tipidkor dalam membongkar seluruh fakta hukum yang ada.

Lebih lanjut, ia menilai pengungkapan kasus dugaan korupsi di sektor energi memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Soedeson juga menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam penanganan perkara. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh membedakan status maupun jabatan pihak yang diduga terlibat.

"Semua sama di depan hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan pihaknya akan terus mengawasi jalannya proses penyidikan agar berlangsung secara profesional dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berlaku.

Ia menekankan bahwa pengusutan perkara harus mengedepankan prinsip Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Menurutnya, pengawasan DPR bertujuan memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi serta mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Komisi III DPR menilai keberhasilan pengungkapan kasus dugaan korupsi batu bara akan menjadi salah satu tolak ukur komitmen negara dalam memperkuat tata kelola sektor energi sekaligus mempertegas keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

Sundari