Komisi IX DPR Minta Moratorium Dapur MBG Tak Berlarut, Prioritaskan Fasilitas yang Sudah Siap
Jakarta,Monitor Pos - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memperpanjang kebijakan moratorium pembangunan dapur baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, dapur yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus segera diprioritaskan untuk melanjutkan kerja sama demi memberikan kepastian kepada para mitra.
Yahya menyampaikan permintaan tersebut pada Minggu (19/7/2026) setelah Komisi IX DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah asosiasi dan konsorsium mitra MBG.
Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan aspirasi agar BGN memperlakukan seluruh mitra secara adil. Mereka menegaskan telah memperoleh persetujuan resmi dan identitas (ID) kerja sama dari BGN sehingga pembangunan dapur dilakukan berdasarkan kerja sama kelembagaan, bukan hubungan perorangan.
Yahya mengungkapkan banyak mitra telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, sebagian di antaranya harus mengajukan pinjaman perbankan hingga menjual aset demi memenuhi kebutuhan pembangunan. Selain itu, mereka juga masih menanggung biaya perawatan terhadap bangunan yang telah selesai dikerjakan.
Karena itu, Komisi IX DPR meminta BGN menetapkan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan moratorium sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur yang telah dibangun. Yahya menilai dapur yang telah memiliki SPPI dan virtual account, serta fasilitas yang sudah rampung, seharusnya menjadi prioritas untuk segera dioperasikan kembali.
Selain memastikan kepastian bagi mitra, Yahya juga menekankan pentingnya mempercepat operasional dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 2.000 dapur di daerah tersebut telah selesai dibangun, namun belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menegaskan moratorium pembangunan dapur MBG bersifat sementara. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar BGN dapat melakukan penataan ulang terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang telah terbentuk di berbagai daerah.
Trenggono menyatakan pihaknya memahami keluhan para mitra, namun meminta waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih tertata, termasuk memastikan kesiapan SPPG di wilayah 3T sebelum moratorium dicabut.
Sundari