Mendagri Tito Karnavian Dorong Penguatan Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Negara
Jakarta,Monitor Pos -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan sebuah negara. Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap negara.
Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026). Ia mengapresiasi langkah KemenPAN-RB yang menginisiasi gerakan tersebut sebagai momentum bagi seluruh aparatur pemerintah untuk memperkuat kembali komitmen pelayanan kepada masyarakat.
Tito menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan bagian penting dari keberadaan aparatur sipil negara (ASN) yang efektif dan profesional. Ia mengingatkan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang tidak hanya membutuhkan kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga birokrasi yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif serta efisien.
Menurutnya, penguatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih kuat. Oleh karena itu, aparatur negara harus memiliki budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Mendagri menjelaskan bahwa membangun pelayanan publik di Indonesia memiliki tantangan besar karena karakteristik negara yang luas, berbentuk kepulauan, serta memiliki jumlah penduduk yang besar dengan latar belakang yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pelayanan yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Ia menekankan bahwa selain membangun integritas aparatur, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pelayanan. Dengan sistem yang baik, aparatur akan terdorong untuk mengikuti mekanisme kerja yang lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyoroti peran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu inovasi pemerintah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Melalui MPP, berbagai layanan pemerintahan dapat diintegrasikan dalam satu tempat sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan efisien.
Selain pelayanan terpadu, pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Menurut Tito, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem pembayaran pajak dan retribusi yang lebih sederhana.
Ia berharap Gerakan Nasional Pelayanan Publik tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi gerakan perubahan yang diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah.
"Pelayanan publik adalah kunci agar negara kita mampu bertahan dan berkembang. Karena itu, seluruh aparatur harus menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama," ujar Tito.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam acara tersebut, Mendagri bersama Menteri PAN-RB dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia juga menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Syafira NS