OTT Bupati Lombok Barat Jadi Sorotan, DPR Minta Pemilih Lebih Selektif Pilih Kepala Daerah
Jakarta,Monitor Pos - Penangkapan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu perhatian berbagai pihak. Kasus tersebut menjadikan Lalu Ahmad Zaini sebagai kepala daerah ke-11 yang terjerat OTT KPK sepanjang 2026.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai maraknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dipengaruhi oleh tingginya biaya politik serta lemahnya integritas pribadi. Menurutnya, seorang kepala daerah harus memiliki keberanian dan karakter kuat agar mampu menolak segala bentuk suap maupun intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat.
Mardani juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menentukan pilihan saat pemilihan kepala daerah. Ia menekankan pentingnya memilih calon yang memiliki rekam jejak baik, berintegritas, dan berkomitmen menolak praktik korupsi.
Selain itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sementara itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan keterlibatan proyek di Kabupaten Lombok Barat, yakni Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat (PT AMGM) Sudirman, serta Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (PT MSI) Alvonsus Gani.
Berdasarkan hasil penyidikan, Lalu Ahmad Zaini diduga menerima gratifikasi dan suap senilai sekitar Rp12,4 miliar dalam bentuk uang tunai, kendaraan, barang mewah, fasilitas perjalanan, hingga barang lainnya yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah.
Shinta