Pemerintah Siapkan Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Kopdes Merah Putih
Jakarta,Monitor Pos - Pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari ekosistem pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu peran baru yang tengah disiapkan adalah keterlibatan koperasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima manfaat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan memulai uji coba penyaluran bansos setelah operasional KDKMP berjalan. Tahap simulasi tersebut diperkirakan dilakukan pada akhir Agustus 2026.
“Setelah operasional berjalan, kemungkinan uji coba penyaluran bansos dilakukan pada akhir Agustus,” ujar Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Uji Coba di 900 Titik Koperasi
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa uji coba tahap awal akan dilaksanakan di 900 KDKMP yang dinilai siap beroperasi dalam waktu dekat.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan penyaluran bansos triwulan III. Adapun implementasi skema baru melalui KDKMP berpotensi mulai diterapkan pada triwulan IV tahun 2026.
“Sekarang penyaluran triwulan III masih berlangsung. Untuk triwulan IV kemungkinan kita mulai mencoba skema melalui KDKMP, diawali dengan uji coba di 900 titik,” kata Gus Ipul.
Himbara Tetap Menjadi Saluran Utama
Pemerintah menegaskan bahwa uji coba tersebut tidak mengubah mekanisme penyaluran bansos yang berlaku saat ini. Penyaluran dana bantuan tetap dilakukan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam skema yang sedang disimulasikan, bank Himbara akan membuka agen layanan di KDKMP sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan di lokasi koperasi dan langsung membelanjakan kebutuhan pokok di unit usaha koperasi tersebut.
“Bank-bank Himbara akan membuka agen di KDKMP. Penerima manfaat bisa mengambil bantuan di sana dan membelanjakannya di KDKMP. Itu yang sedang kami simulasikan,” jelas Gus Ipul.
Peluang Penyaluran Langsung Melalui KDKMP
Ke depan, pemerintah membuka kemungkinan perubahan regulasi yang memungkinkan penyaluran bansos dilakukan langsung melalui KDKMP tanpa melalui perantara bank Himbara. Namun, skema tersebut masih memerlukan dasar hukum dan pengaturan lebih lanjut.
“Jika regulasinya nanti memungkinkan, bansos bisa disalurkan langsung melalui KDKMP. Tetapi saat ini ketentuannya masih melalui Himbara atau PT Pos,” tambahnya.
PKH dan BPNT Masuk Tahap Simulasi
Jenis bantuan sosial yang akan masuk dalam simulasi penyaluran melalui KDKMP meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako senilai Rp200 ribu per bulan yang selama ini dicairkan setiap tiga bulan sekali.
Pemerintah menilai keterlibatan KDKMP dalam penyaluran bansos berpotensi memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan sosial sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi desa melalui koperasi lokal.
Perkuat Ekonomi Desa dan Ketahanan Sosial
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjadikan Kopdes Merah Putih tidak hanya sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai simpul distribusi layanan sosial dan pangan di tingkat akar rumput.
Dengan jaringan koperasi yang tersebar hingga desa dan kelurahan, pemerintah berharap distribusi bantuan dapat menjadi lebih dekat, efisien, dan terintegrasi dengan penguatan usaha masyarakat setempat.
Apabila uji coba di 900 titik berjalan efektif, skema tersebut berpeluang menjadi model baru penyaluran bantuan sosial yang menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan.
Mutiara NA