Tata Kelola Pemerintahan Indonesia Meningkat pada 2025, Kementerian PANRB Perkuat Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
Jakarta,Monitor Pos - Pemerintah mencatat peningkatan signifikan pada berbagai indikator tata kelola pemerintahan sepanjang 2025. Capaian tersebut terlihat dari membaiknya sejumlah indeks nasional maupun internasional yang mencerminkan efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, hingga transformasi digital pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Rini saat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
"Berbagai indikator strategis nasional menunjukkan tren yang semakin baik, mulai dari reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga indeks pelayanan publik," ujar Rini.
Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital yang mampu menghadirkan layanan pemerintah yang lebih terintegrasi, efisien, serta mudah diakses masyarakat.
Pada tingkat internasional, Indonesia juga mencatat kemajuan dalam sejumlah indikator tata kelola, di antaranya Government Effectiveness versi World Bank, Electronic Government Development Index Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Digital Government Index Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kinerja digital pemerintahan terbaik kedua di Asia Tenggara.
Rini menjelaskan, Kementerian PANRB memegang peran strategis dalam mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih melalui tiga fungsi utama, yakni sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan, bagian dari strategic diamond Presiden dalam mengawal agenda prioritas nasional, serta penggerak proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Dari sisi pengelolaan anggaran, Kementerian PANRB berhasil merealisasikan lebih dari 97,98 persen dari anggaran efektif sebesar Rp314 miliar sepanjang 2025. Optimalisasi anggaran tersebut menghasilkan tujuh capaian strategis yang memperkuat reformasi birokrasi nasional.
Capaian tersebut meliputi penguatan tata kelola program prioritas Presiden melalui Reformasi Birokrasi Tematik, perluasan pelayanan publik yang semakin terintegrasi, peningkatan efektivitas kelembagaan pemerintah, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, percepatan transformasi pemerintahan digital, penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), hingga dukungan terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum bidang Public Governance.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah bertambahnya jumlah Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah. Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagai pusat layanan terpadu yang mempermudah masyarakat mengakses berbagai pelayanan pemerintah.
Selain itu, inovasi pelayanan publik yang dikembangkan instansi pemerintah juga memperoleh pengakuan internasional melalui penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA), yang menunjukkan semakin meningkatnya kualitas inovasi pelayanan publik Indonesia di tingkat global.
Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Di tengah tantangan keterbatasan fiskal, Kementerian PANRB tetap berkomitmen mengelola anggaran negara secara akuntabel agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan yang terus diberikan dalam mengawal agenda reformasi birokrasi.
"Kami berharap sinergi antara pemerintah dan DPR terus terjalin sehingga reformasi birokrasi dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Rini.
Mutiara NA