Tito Karnavian Tegaskan Pemerintah Tangani Akses Jembatan Enang-Enang, Jembatan Baru Mulai Dibangun Juli 2026
Jakarta,Monitor Pos -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan pemerintah telah menangani persoalan akses di kawasan Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar bahwa masyarakat membangun jembatan secara mandiri karena dianggap tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/7/2026), usai menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), setelah sebelumnya meninjau langsung lokasi dan berdialog dengan masyarakat.
Berdasarkan hasil peninjauan, Tito menjelaskan bahwa jembatan yang menjadi sorotan merupakan jembatan lama yang tetap berdiri setelah diterjang banjir bandang. Persoalan utama bukan pada struktur jembatan yang roboh, melainkan tanah penyangga di salah satu sisi yang mengalami ambles dan longsor sehingga membuat posisi jembatan menjadi miring dan membahayakan pengguna.
Ia mengungkapkan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum sebenarnya telah lebih dahulu melakukan penanganan di lokasi. Namun, muncul perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait penggunaan jembatan tersebut.
Menurut Tito, pihak Balai PU menilai kondisi tanah di sekitar jembatan masih labil sehingga penggunaan jembatan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
"Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya," ujar Tito.
Sementara itu, masyarakat berharap tetap dapat menggunakan jalur lama karena jalan alternatif yang tersedia dinilai terlalu jauh dan kondisinya masih berlubang. Untuk mempertahankan akses transportasi, warga kemudian membuat jalur sementara pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan tetap dapat melintas.
Namun demikian, Tito menegaskan bahwa masyarakat tidak membangun jembatan baru sebagaimana informasi yang beredar, melainkan hanya membuat akses sementara di sekitar lokasi.
"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," tegasnya.
Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, pemerintah dan masyarakat akhirnya mencapai kesepakatan. Sebagai solusi jangka pendek, jembatan lama tetap dipertahankan dengan penguatan struktur agar masih dapat digunakan secara terbatas. Mengingat kondisi konstruksinya sudah tidak memungkinkan dipulihkan sepenuhnya, akses hanya diperbolehkan bagi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan.
"Intinya jembatan yang lama ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali," kata Tito.
Sebagai solusi permanen, pemerintah akan membangun jembatan baru dengan konstruksi yang lebih kuat. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperbaiki jalan alternatif serta membangun jembatan pendukung yang pengerjaannya mulai dilaksanakan pada Juli 2026 guna memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga selama proses rehabilitasi berlangsung.
Tito menegaskan bahwa pemerintah sejak awal telah hadir menangani dampak bencana di kawasan tersebut. Menurutnya, polemik yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai aspek keselamatan penggunaan jembatan, bukan karena pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat.
"Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, tetapi beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," pungkasnya.
Syafira NS