Wamendagri Dorong Daerah Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Jaga Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi
Menurut Wiyagus, optimalisasi potensi ekonomi biru membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar berbagai program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
"Sektor kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Wiyagus.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian nasional hingga triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Sementara itu, tingkat inflasi pada Juni 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali di angka 3,34 persen.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Saat ini sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat dipenuhi melalui konsumsi ikan, sementara sekitar 7,9 juta penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut.
Untuk memperkuat kontribusi itu, Wiyagus meminta pemerintah daerah memasukkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga APBD. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara optimal hingga ke tingkat daerah.
"Penguatan sektor kelautan dan perikanan merupakan strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung stabilitas inflasi di berbagai daerah," tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tata kelola yang baik, menurutnya, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.
"Kami berharap pemerintah daerah terus berinovasi, memperbaiki tata kelola, serta mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Rapat koordinasi nasional tersebut turut dihadiri Siti Hediati Soeharto, Alex Indra Lukman, Zulkifli Hasan, Sakti Wahyu Trenggono, Yandri Susanto, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Syafira NS