BNPB dan BMKG Dorong Aksi Dini Bencana, Peringatan Harus Berujung Tindakan Nyata
Jakarta,Monitor Pos - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) menjadi elemen krusial dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Peringatan dini dinilai tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus mampu mendorong keputusan cepat dan tindakan nyata sebelum dampak bencana terjadi.
Pesan tersebut mengemuka dalam Ignite Stage Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian Emergency Disaster Reduction and Rescue (EDRR) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Mengusung tema “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)”, forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, serta komunitas lokal untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam memperkuat sistem peringatan dini berbasis aksi.
BMKG dorong prakiraan berbasis dampak
Kegiatan diawali dengan paparan Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., yang menjelaskan pentingnya Impact-Based Forecast (IBF) atau Prakiraan Berbasis Dampak sebagai fondasi utama AMPD.
Menurut Faisal, pendekatan IBF tidak hanya menjawab kondisi cuaca apa yang akan terjadi, tetapi juga siapa yang berisiko, wilayah mana yang harus bersiap, serta tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana.
Dalam pengembangannya, BMKG mengintegrasikan data cuaca, tingkat keterpaparan, kerentanan masyarakat, kapasitas wilayah, kondisi lokal, dan informasi sektoral agar peringatan yang dihasilkan lebih kontekstual dan mudah ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun masyarakat.
BNPB: peringatan harus menjadi pemicu aksi
BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, menegaskan bahwa rantai peringatan dini harus dibangun secara utuh, mulai dari prakiraan, analisis dampak, penyebaran peringatan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan tindakan di lapangan.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi,” tegas Muhari.
Ia menilai efektivitas sistem peringatan dini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah informasi menjadi tindakan yang mampu mengurangi risiko dan menyelamatkan masyarakat.
Evakuasi harus mendahului korban
Dalam forum tersebut, Muhari juga menyoroti fenomena response latency, yakni jeda waktu antara meningkatnya dampak bencana dan munculnya respons masyarakat dalam skala besar.
Ilustrasi yang dipaparkan menunjukkan bahwa jumlah korban sering meningkat lebih dahulu, sementara pengungsian massal baru terjadi beberapa hari kemudian setelah dampak berkembang signifikan.
Menurut Muhari, pola tersebut menunjukkan bahwa respons masyarakat masih cenderung reaktif, padahal sistem peringatan dini yang efektif seharusnya mendorong evakuasi sebelum bencana menimbulkan korban.
“Kalau bicara efektif peringatan dini dan AMPD, peak evakuasi harus berada di depan peak korban,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama AMPD bukan memperbanyak jumlah pengungsi, melainkan memastikan masyarakat di wilayah berisiko sudah berada di tempat aman sebelum dampak terjadi.
Kolaborasi multipihak jadi kunci
Forum EDRR 2026 juga menekankan bahwa implementasi AMPD tidak dapat dijalankan oleh satu institusi saja.
Dalam skema tersebut:
- BMKG bertugas menyediakan prakiraan dan peringatan dini,
- BNPB melakukan koordinasi penanggulangan bencana,
- Pemerintah daerah menerjemahkan peringatan menjadi langkah operasional,
- Dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan komunitas lokal mendukung penyebaran informasi, edukasi risiko, dan pelaksanaan aksi dini di lapangan.
Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan Indonesia terhadap agenda global Early Warnings for All (EW4All) yang mendorong keterhubungan antara prakiraan, peringatan, pengambilan keputusan, dan aksi dini.
Diharapkan lahir rekomendasi strategis
Melalui forum “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)”, pemerintah berharap lahir pembelajaran dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional.
Sistem peringatan dini yang dibangun ke depan diharapkan tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga mudah dipahami masyarakat serta mampu memicu tindakan antisipatif sebelum bencana menimbulkan kerugian dan korban jiwa.
Melalui penguatan AMPD, pemerintah menargetkan terbangunnya ekosistem aksi dini nasional yang mampu memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat, memahami risikonya, mengetahui langkah yang harus dilakukan, dan memiliki kapasitas untuk bertindak sebelum bencana berkembang menjadi tragedi.
Mutiara NA