BNPB dan Kementerian Kehutanan Serahkan Bantuan Penanganan Karhutla di Sumsel, Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Puncak Kemarau
Palembang,Monitor Pos - Pemerintah memperkuat komitmen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan melalui penyerahan bantuan operasional secara simbolis yang dilanjutkan dengan konferensi pers bersama di Griya Agung, Palembang, Senin (31/8/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Penyerahan bantuan menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi puncak musim kemarau 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kesempatan tersebut, bantuan operasional diserahkan secara simbolis kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan BNPB dalam memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Bantuan tersebut meliputi alat pelindung diri, pompa pemadam, selang, nozzle, dan peralatan pendukung lainnya untuk menunjang operasi pemadaman di lapangan.
Pada konferensi pers, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pencegahan dan pengawasan kawasan rawan kebakaran. Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan seluruh unsur Satgas Karhutla menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap terkendali selama musim kemarau.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengoptimalkan koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota agar respons terhadap titik api dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Melalui penyerahan bantuan dan penyampaian informasi kepada publik, pemerintah berharap seluruh daerah di Sumatera Selatan semakin siap menghadapi ancaman karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas sosial ekonomi.
Christina DW