Ketua Komunitas UMKM BAROKAH Jaksel Desak Pemerintah Evaluasi Data Desil, Dinilai Rugikan Warga Miskin
Jakarta, Monitor Pos - Persoalan akurasi data desil yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial kembali menjadi sorotan. Ketua Komunitas UMKM BAROKAH Jakarta Selatan, Neil Apollo Chaniago, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan masyarakat yang dinilai tidak lagi mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pollo dari Sekretariat Komunitas UMKM BAROKAH Jakarta Selatan di Jalan Masjid Almakmur RT 005/RW 08, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 (Selasa,04 Agustus)
Menurut Pollo, banyak warga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan ekonomi justru tidak tercatat sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan. Akibatnya, mereka tidak dapat mengakses berbagai program bantuan sosial maupun bantuan pendidikan yang seharusnya menjadi hak masyarakat kurang mampu.
"Kami menemukan banyak warga yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, tetapi status desil mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Dampaknya, mereka tidak dapat menerima atau diusulkan sebagai penerima bantuan sosial, bahkan anak-anak mereka juga kesulitan mengakses program KJP, PIP, maupun BPMS," ujar Pollo.
Ia menilai ketidaktepatan data tersebut berpotensi menghambat efektivitas program perlindungan sosial pemerintah. Bantuan yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, menurutnya, tidak akan tepat sasaran apabila data dasar yang digunakan masih menyisakan banyak ketidaksesuaian.
Pollo juga meminta pemerintah membuka mekanisme verifikasi dan pembaruan data secara berkala agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terus dirugikan oleh kesalahan administrasi.
"Kami tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami harapkan adalah keadilan. Data harus mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.
Menurut Komunitas UMKM BAROKAH Jakarta Selatan, akses terhadap bantuan sosial dan bantuan pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga berpenghasilan rendah sekaligus memastikan anak-anak tetap memperoleh kesempatan menempuh pendidikan.
Komunitas tersebut berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan desil, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mempercepat pemutakhiran data agar kebijakan sosial tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Desakan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program bantuan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh akurasi data penerima manfaat. Tanpa pembaruan data yang transparan, akuntabel, dan sesuai kondisi lapangan, dikhawatirkan masih akan ada warga miskin yang tertinggal dari jangkauan program perlindungan sosial yang semestinya hadir untuk membantu mereka.
(Ali Amran)