MA Tegaskan Belum Buka Seleksi CASN 2026, Publik Diminta Cek Informasi Hanya dari Kanal Resmi Pemerintah
Jakarta,Monitor Pos ~ Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa hingga pertengahan Agustus 2026 belum membuka seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2026, baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penegasan tersebut disampaikan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung melalui Siaran Pers Nomor 3/BUA.6/HM1.1.1/VIII/2026 tertanggal 13 Agustus 2026, menyusul beredarnya informasi mengenai “40 jurusan paling dicari pada CPNS Mahkamah Agung Tahun 2026” di berbagai platform media sosial.
Konten tersebut diketahui beredar melalui akun Instagram, Facebook, dan TikTok studicpns.id sejak 2 Agustus 2026 dalam bentuk grafis, tulisan, dan video yang menyebutkan sejumlah jabatan serta kualifikasi pendidikan yang diklaim dibutuhkan dalam seleksi CASN MA Tahun 2026.
“Informasi berupa konten yang dimuat dalam akun media sosial studicpns.id dengan menampilkan daftar 14 nama jabatan beserta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan CASN Mahkamah Agung Tahun 2026 adalah tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” tegas MA dalam siaran pers resminya.
Tidak Ada Pengumuman Resmi Formasi 2026
MA menegaskan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengumuman resmi mengenai kebutuhan formasi, persyaratan, maupun jadwal pendaftaran seleksi CASN MA Tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai rujukan dalam mempersiapkan pendaftaran CASN.
Lembaga peradilan tertinggi tersebut menjelaskan bahwa daftar jabatan dan kualifikasi pendidikan yang beredar sebenarnya merupakan lampiran Pengumuman Seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 yang kemudian digunakan kembali oleh pihak tertentu untuk kepentingan materi bimbingan belajar, kuis, maupun promosi produk komersial bagi lulusan perguruan tinggi.
Hanya Percaya Kanal Resmi Pemerintah
Untuk memastikan keabsahan informasi mengenai rekrutmen CASN, MA meminta masyarakat hanya merujuk pada kanal resmi pemerintah, yaitu:
- Situs resmi Mahkamah Agung
- Portal rekrutmen MA
- Portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Akun media sosial resmi Mahkamah Agung
Imbauan tersebut ditujukan khususnya kepada calon pelamar CASN agar lebih waspada terhadap maraknya akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Larangan Gunakan Atribut MA Tanpa Izin
Selain membantah informasi seleksi, MA juga mengingatkan pihak swasta agar tidak menggunakan logo, identitas visual, maupun foto pimpinan atau pejabat Mahkamah Agung tanpa izin resmi untuk kepentingan promosi, komersial, ataupun pembuatan konten yang dapat menyesatkan publik.
MA menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial maupun materiil yang mungkin dialami masyarakat akibat mengikuti bimbingan belajar atau melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang mengatasnamakan pengadaan CPNS Mahkamah Agung.
Ancaman Langkah Hukum
Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan menjaga kredibilitas informasi kelembagaan, Mahkamah Agung menyatakan berhak mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang:
- Menyebarkan informasi palsu terkait CASN MA;
- Menggiring opini publik secara menyesatkan;
- Menyalahgunakan atribut resmi Mahkamah Agung untuk kepentingan komersial tanpa izin.
MA juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi di tengah derasnya arus informasi digital.
“Setiap informasi mengenai seleksi CASN Mahkamah Agung hendaknya dipastikan berasal dari kanal resmi Mahkamah Agung dan BKN,” demikian penegasan MA.
@Iyus