Mendagri Tito Karnavian Paparkan Dukungan Pemerintah Tangani Dampak Gempa NTT
Nagekeo, NTT Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penanganan dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat tersebut berlangsung di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Mendagri memaparkan sejumlah langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung penanganan pascabencana. Dukungan itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan masyarakat yang rusak atau hilang akibat gempa hingga pengawalan penggunaan Bantuan Presiden berupa tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Tito menjelaskan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerjunkan tim khusus untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali dokumen kependudukan mereka.
Berdasarkan hasil peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak, banyak warga kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat bencana.
“Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi. Khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujar Tito.
Dokumen Pertanahan hingga Kendaraan Dipulihkan
Tidak hanya dokumen kependudukan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat memulihkan berbagai dokumen penting lainnya.
Mendagri telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat tanah masyarakat yang hilang akibat gempa.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membantu penerbitan kembali dokumen kendaraan yang hilang, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
“Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat terdampak dapat segera kembali mengurus berbagai kebutuhan administratif setelah bencana.
Rp200 Miliar Bantuan Presiden Dikawal
Di sisi lain, Kemendagri menugaskan tim khusus untuk melakukan asistensi terhadap penggunaan Bantuan Presiden yang telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan delapan kabupaten terdampak.
Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp200 miliar, dengan rincian Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Menurut Tito, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama logistik bagi warga yang masih mengungsi di tenda maupun masyarakat yang berada di wilayah pelosok.
“Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda, karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujarnya.
Pemerintah daerah diminta memastikan bantuan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan digunakan sesuai dengan prioritas penanganan bencana.
Data Rumah Rusak Jadi Dasar Bantuan
Mendagri juga meminta seluruh bupati di wilayah terdampak melakukan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
Pendataan tersebut diharapkan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat proses verifikasi. Data yang akurat menjadi penting karena akan menjadi salah satu acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan penyaluran bantuan perbaikan rumah.
Tito menyampaikan, bantuan bagi rumah terdampak diberikan berdasarkan tingkat kerusakan.
“Yang [rusak] ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta, sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil [tidak terjadi gempa susulan], mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua,” jelasnya.
Pemerintah berharap proses pendataan dan verifikasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat setelah kondisi dinyatakan aman dan stabil.
Presiden Tinjau Posko Pengungsian
Usai mengikuti rapat, Mendagri bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam rombongan turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa terpenuhi, sekaligus melihat langsung kondisi warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
Penanganan pascagempa di NTT terus dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, dengan prioritas utama memastikan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan administrasi kependudukan, serta percepatan rehabilitasi rumah masyarakat yang terdampak.
Bima Satria