Mendagri Tito Karnavian Tinjau Pelabuhan Laurentius Say Pascagempa, Operasional Tetap Berjalan
Maumere, NTT Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau kondisi Pelabuhan Laurentius Say, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026), menyusul kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana sekaligus melihat secara langsung keberlangsungan pelayanan pelabuhan setelah bencana. Mendagri datang bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta sejumlah pejabat terkait.
Setibanya di lokasi, Tito menerima laporan dari Bupati Sikka mengenai kondisi bangunan pelabuhan yang terdampak gempa. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, namun aktivitas pelayanan pelabuhan hingga kini tetap berlangsung.
Dalam keterangannya kepada awak media, Tito mengatakan operasional Pelabuhan Laurentius Say masih dapat berjalan karena sistem digitalisasi pelayanan telah dilengkapi mekanisme cadangan. Dengan sistem tersebut, pelayanan dapat dialihkan ke lokasi sementara apabila terjadi gangguan jaringan internet.
"Dan keterangan dari Pak Kepala Syahbandar ini operasional tetap berjalan. Kan ada sistem digitalisasinya sudah punya backup. Jadi dapat dialihkan ketika ada internet di tempat sementara," ujar Tito.
Menurut dia, pelayanan embarkasi maupun debarkasi juga telah kembali berjalan normal. Tito mengapresiasi jajaran Kementerian Perhubungan, Syahbandar, dan otoritas pelabuhan yang tetap menjaga pelayanan publik di tengah situasi pascagempa.
Namun, pemerintah masih mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil masih berpotensi terjadi dalam dua hingga tiga pekan mendatang.
Karena itu, pemerintah tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan pengguna maupun petugas pelabuhan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan asesmen terhadap kondisi struktur bangunan setelah situasi gempa dinilai cukup stabil.
Asesmen tersebut akan menentukan apakah bagian bangunan yang rusak masih dapat diperbaiki atau harus dibongkar dan dibangun kembali.
"Apakah strukturnya masih kuat atau tidak. Kalau strukturnya masih kuat, maka tinggal pembangunan dinding, interior, atap, dan lain-lain. Tapi kalau strukturnya tidak kuat, ya mau nggak mau harus dibongkar supaya strukturnya betul-betul kokoh," kata Tito.
Gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Tito menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban dan menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir membantu masyarakat yang terdampak.
Kehadiran sejumlah pejabat pemerintah pusat di NTT, menurut Tito, merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran kementerian dan lembaga negara turun langsung menangani dampak bencana.
"Saya lihat sudah banyak sekali kekuatan yang datang ke sini. Kepala BNPB sudah ada di sini, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri PU, dan saya dapat informasi siang ini Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan juga akan di sini. Kita semua kroyokan untuk membantu," ujarnya.
Selain penanganan kerusakan infrastruktur, pemerintah juga terus mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Bantuan mencakup kebutuhan pangan, air minum, listrik hingga pemulihan jaringan komunikasi.
Tito turut menyoroti kondisi psikologis warga yang masih mengalami trauma akibat gempa. Ia meminta pemerintah daerah tidak memaksakan masyarakat kembali ke rumah apabila kondisi bangunan maupun situasi lingkungan belum sepenuhnya aman.
Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Masyarakat yang masih memilih berada di luar rumah perlu mendapat perlindungan dan dukungan dari pemerintah.
"Jadi kalau masyarakat memang ada yang tidur di luar, ya tentu kita harus bantu dan kita tolong. Kita jangan paksa mereka masuk ke dalam. Karena ini gempa sebulan bisa saja terjadi," tandas Tito.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah pun terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan pascagempa berjalan terpadu, sekaligus menjaga agar aktivitas pelayanan publik dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak tetap dapat berlangsung secara aman.
Bima Satria