PANRB dan PERURI Perkuat GovTech, Dorong Integrasi Layanan Digital Pemerintah

Table of Contents


Jakarta,Monitor Pos -
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) memperkuat sinergi untuk mempercepat integrasi layanan publik sekaligus membangun ekosistem digital pemerintahan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan transformasi digital tidak sekadar menghasilkan aplikasi, tetapi mampu menyederhanakan proses birokrasi, menghubungkan layanan lintas instansi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dengan Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan penugasan PERURI dalam penyelenggaraan GovTech/INA Digital dan layanan digital prioritas pemerintah. Pembahasan mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari tata kelola, skema pembiayaan, hingga pengelolaan talenta digital sebagai fondasi keberlanjutan transformasi digital pemerintah.

Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan, GovTech harus mengambil peran yang lebih strategis dalam menghubungkan proses bisnis, data, dan pelayanan di berbagai instansi pemerintah. Menurutnya, keberadaan GovTech tidak boleh berhenti pada fungsi sebagai pengembang aplikasi, tetapi harus menjadi instrumen utama dalam mendorong perubahan tata kelola pemerintahan.

“GovTech perlu kita dorong tidak hanya sebagai pengembang aplikasi, tetapi sebagai pengungkit transformasi pemerintah yang mampu mengintegrasikan layanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Purwadi.

Kebutuhan untuk memperkuat integrasi digital semakin mendesak seiring masih berkembangnya lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah secara sektoral. Banyaknya aplikasi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi sistem sekaligus membuat interoperabilitas dan pertukaran data antarsistem belum berjalan optimal.

Karena itu, pemerintah mendorong agar berbagai sistem digital yang telah dikembangkan dapat saling terhubung dalam sebuah ekosistem yang terpadu. Integrasi tersebut diharapkan mampu mengurangi fragmentasi layanan dan memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan lintas instansi secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko menyampaikan bahwa berbagai inisiatif digital pemerintah yang telah berjalan perlu disatukan dalam kerangka yang lebih terarah. Dengan demikian, GovTech dapat menjadi wadah yang menaungi sekaligus mengintegrasikan berbagai upaya transformasi digital pemerintah.

“Kita harapannya GovTech ini bisa menjadi payung,” ujar Teguh.

Selain integrasi layanan, audiensi juga membahas aspek pembiayaan dan pengelolaan talenta digital. Kedua hal tersebut dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan platform digital pemerintah dan mempertahankan kompetensi sumber daya manusia yang telah dibangun.

Penguatan tata kelola dan pembiayaan juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pola pengembangan sistem yang berbasis proyek. Dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan platform dan layanan digital terus berkembang sesuai kebutuhan serta mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

Purwadi menekankan bahwa ukuran keberhasilan transformasi digital pemerintah pada akhirnya harus dilihat dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sejumlah indikator yang dapat digunakan antara lain berkurangnya pengisian data secara berulang, semakin singkatnya waktu penyelesaian layanan, meningkatnya pemanfaatan bersama komponen digital, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dengan arah tersebut, GovTech/INA Digital diharapkan berkembang dari sekadar software factory menjadi government transformation engine. Perubahan ini diharapkan mampu mendorong pemerintah bekerja secara semakin terpadu, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Sinergi PANRB dan PERURI menjadi bagian penting dalam membangun fondasi pemerintahan digital yang tidak hanya terintegrasi secara teknologi, tetapi juga mampu menghadirkan layanan publik yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mutiara NA