Pemerintah Kebut Pendataan Rumah Terdampak Gempa NTT, Rekonstruksi Tunggu Kondisi Stabil
Jakarta,Monitor Pos - Pemerintah mempercepat penanganan rumah warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas strategi pemulihan perumahan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Penanganan rumah warga terdampak melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PKP, pemerintah daerah, hingga pengembang properti.
Tito mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan secara presisi terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan. Data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Pendataan menjadi langkah penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan dan skema rekonstruksi yang tepat.
“Sekarang inilah waktunya untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadinya rusak ringan bisa menjadi sedang atau berat akibat gempa susulan,” ujar Tito.
Delapan Kabupaten Terdampak
Tito menyebut gempa berdampak pada sekitar delapan kabupaten di NTT. Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada gedung pemerintahan, sekolah, jalan, jembatan, serta sejumlah fasilitas publik lainnya.
Untuk sektor perumahan, pemerintah berencana menggunakan skema in situ untuk sebagian besar pembangunan kembali. Artinya, rumah warga akan dibangun di lokasi atau lahan semula setelah kondisi wilayah dinyatakan aman dan stabil.
Namun, rekonstruksi belum dapat dilakukan secara langsung karena sejumlah wilayah masih mengalami guncangan susulan.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” kata Tito.
Pemerintah juga menggandeng kalangan pengembang untuk mendukung proses pemulihan perumahan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan.
Data By Name by Address Jadi Kunci
Mendagri menegaskan, proses pendataan harus dilakukan secara by name by address agar bantuan dan pembangunan tepat sasaran. Pemerintah desa dan kecamatan diminta terlibat aktif bersama BPS di daerah.
Selain mencatat identitas dan alamat penerima, tingkat kerusakan rumah harus mengikuti petunjuk teknis BNPB. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah rumah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.
Pendataan juga dinilai harus dilakukan secara dinamis mengingat kondisi bangunan dapat berubah akibat gempa susulan.
Kebutuhan Pengungsi Tetap Diprioritaskan
Di tengah persiapan rekonstruksi, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang masih bertahan di tenda pengungsian tidak terabaikan.
Ketersediaan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, hingga obat-obatan menjadi perhatian pemerintah. Persediaan bantuan juga perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.
Dari sisi akses, Tito menyampaikan sebagian besar jalur darat yang sebelumnya terdampak kini telah kembali terbuka. Kondisi tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus DPP Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan sejumlah perusahaan pengembang properti.
Pemerintah kini menempatkan akurasi data, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesiapan rekonstruksi sebagai tiga langkah utama dalam menangani dampak gempa NTT, dengan pembangunan kembali rumah warga akan dilakukan setelah kondisi wilayah benar-benar dinyatakan stabil.
Syafira NS