Pemerintah Percepat Penanganan Pascagempa Flores, 54 Orang Meninggal Dunia

Table of Contents

Ruteng,NTT,Monitor Pos - Pemerintah Indonesia mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut mencakup penguatan logistik, pengerahan armada, evakuasi, hingga percepatan pendataan kerusakan permukiman warga.

Komitmen itu ditegaskan di sela-sela Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin (17/8/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera ditangani.

“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Pratikno seusai mengikuti upacara bendera di Ruteng.

Menurut Pratikno, penanganan dilakukan secara terpadu dengan membagi tugas antarjajaran pemerintah untuk menyisir berbagai wilayah yang membutuhkan bantuan. Distribusi logistik diarahkan hingga ke daerah yang menghadapi kendala akses, termasuk Kecamatan Reo di Kabupaten Manggarai dan wilayah terisolir di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Koordinasi juga terus diperkuat bersama Satgas DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun melalui konferensi video untuk memastikan pelaksanaan masa tanggap darurat berlangsung efektif dan kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi.

Kiri ke kanan: Deputi 4 BNPB, Jarwansyah, Wakil Mensos RI Agus Jabo Priyono, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., Menko PMK Pratikno, saat menghadiri upacara peringatan HUT RI ke 81 di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8).
BNPB Kerahkan Logistik dan Armada Gabungan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi pengerahan sumber daya untuk mempercepat penanganan di sejumlah wilayah terdampak.

Posko Nasional yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pusat pengumpulan dan penyaluran bantuan. Termasuk di dalamnya 50.000 paket bantuan dari Presiden RI yang kemudian didistribusikan melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.

Posko Labuan Bajo melayani kebutuhan logistik untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere diarahkan untuk mendukung penanganan di Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Kondisi geografis Flores dan sejumlah wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi bantuan. Untuk mengatasinya, BNPB bersama unsur gabungan mengoptimalkan jalur darat, laut, dan udara.

Di jalur udara, sebanyak enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere. Sejumlah helikopter juga dipersiapkan sebagai dukungan, termasuk untuk kebutuhan evakuasi medis dalam kondisi darurat.

Sementara melalui jalur darat, truk-truk logistik berukuran besar dimobilisasi ke sejumlah titik penyaluran utama. Jalur laut turut diperkuat dengan pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri untuk menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue.

Korban Meninggal Capai 54 Jiwa

Di tengah percepatan distribusi bantuan, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dampak bencana. Hingga Senin (17/8), jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat 54 orang, sedangkan pendataan korban luka masih berlangsung secara dinamis.

Suharyanto meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang dengan prinsip by name by address. Pendataan tersebut, kata dia, tidak harus menunggu seluruh wilayah selesai diverifikasi untuk kemudian dilakukan perbaikan.

“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” kata Suharyanto.

Pemerintah menargetkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dengan memanfaatkan data valid yang masuk secara bertahap. Dengan demikian, intervensi perbaikan terhadap rumah warga yang terdampak dapat segera dilakukan tanpa menunggu keseluruhan proses pendataan rampung.

“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masa tanggap darurat tidak hanya berfokus pada penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga segera berlanjut menuju tahap pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak gempa Flores.

Bima Satria