Tito Karnavian Dorong Kepala Daerah Terapkan Kepemimpinan Teknokratik demi Dongkrak PAD dan Investasi
Jakarta,Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia menerapkan kepemimpinan teknokratik guna meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat perekonomian lokal, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.
Dorongan tersebut disampaikan Tito saat menjadi narasumber dalam Sharing Session bertema “Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah” pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
“Kepemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” kata Tito dalam forum yang dihadiri jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peserta pembekalan calon kepala OJK dari seluruh Indonesia.
Berorientasi Hasil, Bukan Sekadar Prosedur
Dalam paparannya, Tito menegaskan bahwa pendekatan teknokratik menempatkan keahlian, kemampuan manajerial, dan pencapaian target pembangunan sebagai fokus utama. Menurutnya, birokrasi tetap penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan, namun prosedur yang berbelit tidak boleh menghambat hasil yang ingin dicapai.
“Jangan sampai birokrasi menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang berbelit-belit, ya permudah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah saat ini berasal dari latar belakang yang sangat beragam, mulai dari birokrasi, sektor swasta, akademisi, hingga profesi lainnya. Karena itu, kemampuan teknokratik menjadi penting agar setiap kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Fokus pada Peningkatan Pendapatan Daerah
Mendagri menekankan bahwa keberhasilan kepala daerah tidak cukup hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan pendapatan daerah.
Menurut Tito, sumber pendapatan daerah berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak dan retribusi. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah daerah harus aktif menggali potensi ekonomi lokal, baik dari sektor sumber daya alam, pariwisata, perdagangan, maupun jasa.
Ia menilai pengembangan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi daerah karena dunia usaha mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar penerimaan daerah melalui pajak serta retribusi.
Iklim Investasi Harus Kondusif
Tito juga meminta pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha.
Menurutnya, investasi yang masuk ke daerah tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas basis penerimaan daerah sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan.
APBD Harus Berkualitas dan Terukur
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran tahunan.
Setiap belanja daerah, kata dia, harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal agar belanja tidak melebihi pendapatan daerah.
“Yang tidak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” ujarnya.
OJK Diminta Dampingi Daerah
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola ekonomi dan keuangan daerah, Tito meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pendampingan, masukan kebijakan, dan penguatan literasi sektor jasa keuangan.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkap Tito.
Ia berharap kolaborasi antara Kemendagri dan OJK dapat membantu pemerintah daerah mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026.
Syafira NS